Ombudsman Babel Dorong Standar Pelayanan BKHIT Lebih Inklusif dan Responsif
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima kunjungan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) pada Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi sekaligus permintaan review terhadap standar pelayanan yang tengah disusun oleh BKHIT.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Kepala BKHIT, Herwintarti beserta jajaran dan diterima oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, bersama tim di Kantor Perwakilan Ombudsman Babel.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman Babel mengapresiasi inisiatif BKHIT yang secara aktif melakukan koordinasi dalam proses penyusunan Standar Pelayanan sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither menyampaikan bahwa penyusunan Standar Pelayanan tidak hanya berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan, khususnya bagi kelompok berkebutuhan khusus.
"Pelayanan khusus tidak cukup hanya dimaknai sebagai penyediaan fasilitas fisik semata, namun juga perlu didukung kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan memahami kebutuhan masyarakat," ujar Fither.
Selain itu, Ombudsman Babel juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara layanan daring dan luring. Menurut Chris, pengembangan layanan digital perlu tetap diimbangi dengan pelayanan tatap muka agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan secara mudah dan inklusif.
"Opsi layanan daring tentu penting untuk mempermudah masyarakat, namun pelayanan luring juga harus tetap diperkuat agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital tetap memperoleh pelayanan yang optimal," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman Babel turut mendorong penguatan pengelolaan pengaduan di lingkungan BKHIT melalui penyusunan standar pengelolaan pengaduan yang efektif, terukur, dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan BKHIT dapat semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sesuai prinsip pelayanan publik yang baik.
