Ombudsman Babel dan BPMP Perkuat Sinergi Awal Pengawasan Pra-SPMB 2026
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat langkah preventif dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi awal bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (29/4).
Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan pra-SPMB guna memastikan proses penerimaan murid baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, menyampaikan bahwa pengawasan Ombudsman tidak hanya dilakukan saat proses penerimaan berlangsung, tetapi dimulai sejak tahap perencanaan.
"Koordinasi awal ini penting untuk memetakan persoalan, memperkuat perencanaan kebijakan, dan memastikan seluruh instrumen pendukung pelaksanaan SPMB telah disiapkan secara matang," ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pengawasan yang bersifat preventif jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah persoalan muncul. Banyak keluhan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya justru berakar dari kebijakan yang belum matang sejak tahap awal.
"Melalui koordinasi ini diharapkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan SPMB dapat dimitigasi sejak dini," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman dan BPMP juga membahas sejumlah indikator prioritas pengawasan, di antaranya validitas data penerimaan, transparansi daya tampung sekolah, kepatuhan terhadap regulasi, kesiapan petunjuk teknis, serta potensi persoalan di lapangan.
BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Ombudsman Babel dalam mengawal seluruh tahapan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Ombudsman Babel menegaskan pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan sejak pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan, hingga pasca-SPMB sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan pendidikan yang adil, berkualitas, dan bebas maladministrasi.
