• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Babel Berikan Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 Kepada Pemprov
PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Kamis, 19/01/2023 •
 
Foto kegiatan

Pangkalpinang - Pada Penilaian Opini Pelayanan Publik tahun 2022 yang menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Provinsi Bangka Belitung masuk dalam Zona Kuning dengan nilai 75,48. Terkait hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menemui Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk koordinasi dan menyampaikan hasil evaluasi penilaian. Pertemuan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Pemprov Bangka Belitung, Naziarto didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Biro Organisasi, Ellyana di Kantor Pemprov Bangka Balitung pada  Rabu (18/01/2023).  

Dalam kesempatan tersebut, Naziarto menanyakan indikator penilaian dan menyampaikan beberapa hal. "Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ombudsman RI  yang telah menilai kami. Kami tidak anti penilaian dan bukan berarti ketika mendapatkan nilai C ini kami kemudian menganggap Ombudsman RI sebagai oposisi, tentu tidak, namun nilai ini adalah nilai riil dan realita, nilai sesungguhnya dari pelayanan publik kami," ujarnya

Secara terpisah Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan harapan kepada perbaikan pelayanan publik di pemerintah daerah. "Penilaian tentunya belum sempurna memotret keseluruhan kualitas pelayanan publik, ada beberapa aspek dari pelayanan yang dipotret kebetulan kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh pada aspek penilaian persepsi maladministrasi, pelayanan pemerintah provinsi dinilai baik oleh masyarakat. Kami harap pemerintah provinsi dapat melakukan percepatan perbaikan pelayanan dan menargetkan yang tertinggi untuk penilaian di tahun 2023 ini sehingga bisa berada diperingkat 10 besar nasional," harap Yozar.

Terakhir, Naziarto menambahkan bahwa dengan penilaian ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah diawasi dan pentingnya bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat. "Rapor ini kami terima, ini tentunya jadi cambuk pemicu untuk melaksanakan perbaikan dan kita segera lakukan percepatan perbaikan untuk penilaian tahun ini. Untuk indikator tentunya kami yakin sudah disusun dengan matang dan sudah ada petunjuk teknis dan pelaksanaanya. Segera kami panggil seluruh OPD yang dinilai untuk evaluasi dan mempersiapkan dengan lebih baik untuk penilaian tahun ini," tutupnya.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...