Ombudsman Babel Awasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Test Tertulis) Pengadaan PPPK Kemenham 2025
PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Seleksi Tambahan ( Test Tertulis) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Bangka Belitung, Selasa (31/3/2026) di Bangka City Hotel Pangkalpinang.
Total peserta yang mengikuti test sebanyak 53 peserta yang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama yakni jam 08:00 WIB s/d 10:00 WIB dan sesi kedua dilaksanakan jam 13:00 WIB s/d 15:00 WIB. Untuk perangkat berupa laptop didatangkan oleh vendor dari Jakarta sebanyak 29 unit. Dimana dalam setiap sesi ujian disiapkan 2 laptop cadangan untuk peserta.
Pengawasan ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai ketentuan, transparan, akuntabel, serta bebas dari potensi maladministrasi.
Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, menyampaikan bahwa kehadiran Ombudsman di lokasi ujian merupakan bagian dari fungsi pengawasan pelayanan publik, khususnya dalam proses rekrutmen aparatur negara.
"Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan sesuai prosedur dan standar pelayanan publik. Tim melakukan pengecekan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, alur registrasi peserta, kesigapan panitia, hingga ketersediaan sarana pengaduan bagi peserta," ujarnya.
Selain melakukan observasi terhadap teknis dan alur pelaksanaan ujian, tim Ombudsman Babel juga mewawancarai sejumlah peserta secara langsung. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kualitas pelayanan yang diterima peserta selama proses seleksi berlangsung.
Berdasarkan hasil pemantauan selama dua hari, tim Ombudsman Babel tidak menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan seleksi. Sebagian besar peserta yang diwawancarai menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan panitia. Mereka menilai informasi yang diberikan cukup jelas dan proses pelaksanaan ujian berlangsung tertib serta terorganisir dengan baik.
Ombudsman Babel menegaskan akan terus melakukan pengawasan pada berbagai tahapan dan sektor pelayanan publik guna memastikan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas tetap terjaga.
