• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Ambil Alih Kasus Pungli SMA/SMK
PERWAKILAN: JAMBI • Rabu, 25/09/2019 •
 
Jafar Ahmad / Jambi Ekspres Online

SHARE

JAMBI - Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi akan mengambil alih kasus pungutan liar (Pungli) di sekolah yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Sebab, setelah satu minggu waktu yang diberikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, ternyata tidak semua persoalan tuntas.

Jafar Ahmad, Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi mengatakan, sebelumnya ada empat SMA/SMK yang dilaporkan. Dari empat itu, baru dua sekolah yang sudah diselesaikan permasalahannya. Sementara dua sekolah lagi, masih belum selesai.

"Yang dua itu sudah dipertanggungjawabkan. Kan kejadiannya tahun 2018 lalu. Sementara yang baru ini, tidak bisa diselesaikan oleh Disdik Provinsi Jambi," katanya.

Menurut Jafar, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan untuk menanyakan alasan kenapa tidak bisa menyelesaikan kasus Pungli di sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alasannya, karena pihak Dinas Pendidikan sedang sibuk.

"Kami sudah menunggu satu minggu, yakni sampai Rabu kemarin. Kami belum melihat hasilnya. Pihak dinas belum bisa menyelesaikan persoalan ini secara sistematis. Jadi, kami akan ambil alih," katanya.

Untuk mengambil alih persoalan ini, Jafar mengatakan, akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Saber Pungli, apakan persoalan ini bisa ditangani dengan serius. Karena, bisa saja bukan hanya di empat SMA/SMK terjadi pungli, bisa ratusan sekolah lagi yang tidak dilaporkan. 

Pihaknya akan berdiskusi bagaimana cara yang paling baik untuk menghilangkan Pungli di sekolah ini. Supaya Ombudsman bisa melakukan langkah konkrit di luar struktur (Dinas Pendidikan).

"Kalau Disdik punya rancangan lebih baik, dan menargetkan satu minggu, dua minggu, atau bahkan satu bulan bisa kami terima. Kalau tidak ada respon yang logis, kita juga tak bisa terima," katanya.

Selain empat SMA/SMK yang dilaporkan itu,  Jafar menyebut, baru-baru ini pihaknya juga menerima laporan mengenai kasus yang sama terjadi di SMP. 5 (Lima) SMP di sejumlah Kabupaten dilaporkan melakukan Pungli.

"Yang SMP akan kita minta ke Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing dulu untuk menanganinya. Karena sebenarnya itu kan wilayah Disdik," pungkasnya. (aba)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...