• - +

Kabar Perwakilan

Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Ombudsman Akan Merapor Pemda, Kepolisian dan Kantah se-Sumbar
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 06/05/2021 •
 

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun ini kembali menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi Se-Sumatera Barat, selain itu juga Polres/ta dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Sumbar.

Sebelum melakukan penilaian dan memberikan rapor kepada penyelenggara pelayanan publik tersebut, Ombudsman melakukan pendampingan berupa Workshop kepada pelaksana penyelenggara pelayanan publik selama 2 hari yang dihadiri oleh 72 orang peserta terdiri dari 3 orang perwakilan 20 pemerintah daerah, 6 dari kepolisian dan 6 dari kantor pertanahan di hotel Bumi Minang, Rabu (5/5/2021).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menyampaikan Workshop pendampingan kepatuhan merupakan rangkaian acara persiapan untuk memberikan predikat kepatuhan kepada penyelenggara negara baik itu pemerintah daerah, lembaga vertikal dan kementerian, ada sekitar 548 pemerintah daerah baik provinsi/Kabupaten/kota se-Indonesia yang akan dinilai.

"Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik di amanatkan oleh Undang-Undang melakukan penilaian ini dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dan upaya berkesinambungan dalam percepatan kualitas pelayanan publik," ujar Yefri.

Yefri menambahkan komponen standar pelayanan publik merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagai tolok ukur dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Yunesa Rahman selaku koordinator kepatuhan menyampaikan bahwa penilaian yang dilakukan berupa ketersediaan standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, maklumat layanan, sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan khusus, penilaian kinerja, pengelolaan pengaduan, isi, nisi dan moto pelayanan, serta Atribut.

Ombudsman, Kata Yunes akan menilai ketersediannya baik manual di kantor pelayanan maupun elektronik. Ombudsman daerah hanya bertanggungjawab terhadap pengambilan data di unit-unit penyelenggara pelayanan publik, kemudian Ombudsman pusat akan mengkatergorikan dalam zona-zona atau istilahnya rapor hijau, kuning dan merah.

"Rapor hijau untuk kepatuhan tinggi (81,00 - 100), kuning sedang (51,00 - 80,99) dan merah rendah (0 - 50,99)," ujar Yunes.

Lebih lanjut Yunes menambahkan penilaian ditahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan dalam zona merah (2019). Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam zona kuning (2019). Pada tahun Tahun 2018, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto dalam zona hijau.

Sedangkan Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh ditahun 2017 masuk dalam zona hijau. Kemudian penilaian di tahun 2016 ada Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori kepatuhan tinggi dalam ketersediaan standar pelayanan publik.(*)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...