Nilai Buruk Pendidikan Kepri
PINANG - Ombudsman Kepri menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri gagal menangani Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK. Bahkan tahun ini dianggap lebih buruk dibanding tahun lalu.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari menilai, carut marut PPDB yang ditangani pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri itu mencerminkan lembaga pendidikan di Kepri tidak bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
"Kami menilai Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri gagal memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Bahkan, maslah ini lebih parah dari tahun sebelumnya," kata Lagat di Tanjungpinang, Kamis (19/7/2018).
"Harusnya belajar dari tahun sebelumnya, walau memang di tahun pertama juga terjadi hal seperti ini, tetapi waktu itu, tidak separah tahun ini," katanya lagi.
Lagat juga mempertanyakan kebijakan yang diambil Disdik Kepri untuk menangani polemik atau kisruh PPDB ini, dengan menambah jumlah rombongan belajar (rombel) dan juga memanfatakan ruang laboratorium dan perpustakaan sebagai ruang kelas, guna mengakomodir siswa yang sebelumnya tidak tertampung.
"Apakah memang ini jalan satu-satunya mengatasi permaslahan PPDB? Dengan menabah jumlah rombel dijamin akan mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas," ujarnya.
Ia menjelaskan, semua sudah memahami aturan batas maksimal rombel dalam satu kelas, bahkan angka ideal sudah ada. Ia menilai, jika dipaksakan akan membuat pendidikan tidak maksimal.
"Begitu juga dengan merombak ruang laboratorium dan perpustakaan yang dijadikan ruang belajar. Apakah pihak sekolah menjamin anak didiknya tidak membutuhkan perpustakaan dan laboratorium," kata dia.
Perlu diingat kata dia, bahwa untuk menambah ruang kelas baru (RKB) sebagai pengganti ruang perpustakaan dan laboratorium di satu sekolah, akan memakan waktu lama. Sebab, pemerintah juga tidak bisa menganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
"Kalau mau mengganti ruang laboratorium dan perpustakaan, kan perlu waktu lama dan apakah lahan di sekolah tersebut ada? Intinya kita sangat sayangkan dengan kisruh PPDB ini. Disdik Kepri menjadi atensi kita dalam penilaian dan untuk tahun 2017 lalu nilainnya di bawah standar dalam posisi kuning," ujar dia.
Terpisah, Kepala Disdik Kepri Muhammad Dali mengklim bahwa penanganan terkait kisruh PPDB tingkat SMA/SMK se-Kepri sudah kondusif. Bahkan dirinya menyebutkan sudah 98 persen calon siswa SMA/SMK sudah tertampung di sekolah-sekolah negeri.
"Kita sudah berupaya maksimal, dan saat ini sudah ada hasil, dimana sudah 98 persen calon siswa masuk sekolah negeri," katanya.
Sementara untuk sisanya, sebesar 2 persen tidak dapat memilih sekolah sesuai dengan keinginannya. Ia mengaku sudah mengimbau untuk masuk ke sekolah negeri yang kuotanya masih bisa menampung, walau memang jaraknya sedikit jauh.
"Sisa 2 persen yang belum tertampung itu di Batam, kita imbau agar masuk di SMA Negeri 15 dan 21 yang kuotanya masih ada," ujar dia.
Perlu diketahui, persoalan PPDB tingkat SMA/SMK ini hanya terjadi di dua wilayah di Kepri, yakni, Batam dan Tanjungpinang. Namun, dalam perjalannya di Kota Tanjungpinang, masih bisa ditangani dengan baik tidak berlarut-larut.
Sementara di Batam, solusi yang diberikan adalah dengan menambah rombel di sejumlah sekolah yang siswanya membeludak. Selain itu, harus dilakukan dua sesi belajar yakni, pagi dan sore.
Dali mengatakan, pihaknya akan menambah tenaga pengajar dan membangun RKB untuk menutupi kekurangan kelas khusus sekolah yang menggunakan perpustakaan dan laboratorium tersebut.
Ia juga memohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat terutama para orang tua siswa atas persoalan pada sistem PPDB tahun ini. Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ke depan, Disdik Kepri akan memaksimalkan sistem PPDB, agar persoalan serupa tidak terjadi dari tahun ke tahun dan tidak akan terulang lagi. "Ke depan, kami akan perbaiki sistem ini, agar persoalan yang sama atau bahkan yang baru sekalipun tidak akan terulang," kata Dali.
