Monitoring Penyesuaian IPP, Ombudsman NTT Kunjungi Penyelenggara Pendidikan
KUPANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kegiatan monitoring terkait penyesuaian pungutan Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (6/2/2026) di SMK Negeri 6 Kupang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, serta jajaran SMK Negeri 6 Kupang.
Dalam keterangannya, Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTT, Hendryk Adoe, menyampaikan bahwa penyesuaian pungutan IPP di SMK Negeri 6 Kupang masih dalam tahap finalisasi oleh pihak sekolah. Saat ini, sekolah tengah melakukan verifikasi melalui Tim Verifikasi, yang hasilnya akan segera ditetapkan oleh pihak sekolah dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sebagaimana diatur dalam Pergub NTT Nomor 53 Tahun 2025.
"Saat ini pihak sekolah telah berkomitmen untuk merampungkan hasil verifikasi hingga tahap pelaporan paling lambat pada Februari 2026," ujar Hendryk.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ayub Sanam, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengeluaran, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban IPP pada SMA, SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Ia menambahkan bahwa tahapan sosialisasi atas petunjuk teknis tersebut akan segera dilakukan kepada seluruh SMK Negeri di Provinsi NTT melalui sosialisasi secara daring, sebelum didistribusikan secara resmi ke masing-masing satuan pendidikan.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT berharap agar penyesuaian pungutan IPP pada SMA, SMK, dan SLB di Provinsi NTT dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan dalam Pergub NTT Nomor 53 Tahun 2025.
"Kami berharap penyesuaian pungutan IPP sebagaimana diatur dalam Pergub NTT Nomor 53 Tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut oleh satuan pendidikan," tutup Hendryk.
