• - +

Kabar Perwakilan

Minta Masyarakat Aktif Awasi Pelayanan Publik
PERWAKILAN: KALIMANTAN UTARA • Senin, 07/10/2019 •
 
PENGAWASAN: Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengajak seluruh masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan.

SHARE

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Mencegah terjadinya pelanggaran publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan.

Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, dalam proses pengawasan tidak dapat dilakukan oleh Ombudsman saja. Oleh karena itu diharapkan masyarakat juga turut terlibat melakukan pengawasan.

"Kalau senam sehat Ombudsman hari ini (kemarin, Red) merupakan salah satu bentuk program nasional. Jadi seluruh Indonesia itu punya program partisipasi masyarakat (parmas)," ungkapnya kepada Radar Kaltara, kemarin (5/10).

Parmas ini dalam bentuk diskusi dan Training of Trainer (TOT). Hal itu dilakukan sebagai upaya pendekatan Ombudsman dengan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Kita ini lembaga negara yang memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Tapi masyarakat juga harus turut aktif melakukan pengawasan terkait pelayanan publik," kata Ibramsyah.

Sesuai Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2009, pelaksana itu yang menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu jangan alergi ketika ada masyarakat ataupun konsumen yang memberikan masukan. Karena begini, pelayanan itu tidak semuanya bisa berjalan secara prima, semua itu tergantung dari individu yang memberikan pelayanan.

"Jadi ada kewajiban si konsumen atau masyarakat yang berkaitan dengan prosedur, biaya dan SOP wajib diketahui masyarakat," sebutnya.

Oleh karena itu, pejabat yang bertugas harus mengerti hal itu, bukan hanya bisa menerima berkas saja. "Kita itu berharap Ombudsman itu bisa bersama-sama masyarakat melakukan pengawasan pelayanan publik," harapnya.

Apalagi sejauh ini, Ombudsman baru dua tahun terbentuk di Kaltara. Sehingga masih diperlukan adanya sosialisasi ke masyarakat. "Sekarang ini orang masih asing untuk melapor ke Ombudsman," bebernya.

Padahal selama ini untuk pelaporan, tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan identitas pelaporan juga bisa ditutupi. Ke depan, kata Ibramsyah, kegiatan parmas bisa saja di kabupaten/kota lainnya di Kaltara

"Kita akan melihat spotnya. Sebenarnya semua itu tergantung dari indikator laporan masyarakat, jadi tahun depan bisa di Malinau. Dan semua itu juga tergantung dari anggaran di pusat," sebutnya.

Sebab, sumber anggaran dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Ombudsman dari APBN, dan dapat dipahami bahwa anggaran di APBN juga sangat terbatas. Tetapi anggaran itu jangan dipukul rata. "Di Kaltara ini geografisnya berbeda dengan di Jawa. Tapi berapapun dana yang kita terima akan tetap kita optimalkan," bebernya.

Sebagai informasi, tahun ini Ombudsman telah menerima sebanyak 21 laporan. Dari jumlah itu, laporan banyak yang berkaitan dengan penundaan berlarut-larut. Laporan tertinggi sejauh ini ada di BPN.

"Kalau dibandingkan dengan tahun 2018, memang laporan yang diterima mengalami penurunan. Sebenarnya kasus banyak, hanya saja saat ini masih banyak dari masyarakat yang belum berani melapor," bebernya.

Padahal pelaporan ke Ombudsman itu tidak harus fisik, melalui email ataupun WhatsApp pun tidak menjadi masalah, sepanjang identitas ada dan kronologisnya jelas. "Jadi kita minta masyarakat itu aktif. Sekarang ini pemeriksa kita hanya ada enam orang, kalau semua itu mengakomodasi seluruh Kaltara tentu akan sulit. Selain masyarakat, wartawan juga dituntut untuk aktif mengawasi pelayanan publik," tambahnya mengakhiri. (*/jai/eza)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...