• - +

Kabar Perwakilan

Masih Terjadi Mal Administrasi Perizinan Industri Ekstraktif
PERWAKILAN: RIAU • Selasa, 22/10/2019 •
 
Ngopi Pagi Ombudsman dengan sejumlah perwakilan NGO Sumbar di Padang membicarakan praktik maladministrasi perizinan industri ekstraktif. (Foto: dokumentasi Walhi Sumbar)

SHARE

PADANG - Direktur Walhi Sumatera Barat Uslaini menyatakan praktik maladministrasi masih terjadi dalam proses perizinan termasuk sektor tambang dan perkebunan kelapa sawit. Hal itu dikatakan Uslaini saat acara Ngopi Pagi di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dengan sejumlah perwakilan NGO Sumbar di Padang, Selasa (22/10/2019).

Dia mencontohkan temuan Walhi Sumbar terkait adanya perusahaan yang melakukan penambangan di luar izin usaha (IUP) yang diberikan atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan plasma untuk masyarakat  oleh perkebunan kelapa sawit. "Perusahaan cenderung sembunyi pada ketidakmampuan dalam hal dana dan sumber daya manusia  sehingga menjadi alasan adanya permasalahan di lapangan dalam hal pengawasan izin-izin yang diberikan tersebut," katanya seperti dikutip dari rilis Walhi.

Dia juga menilai, berpindahnya sejumlah kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi juga menyebabkan sejumlah persoalan terutama dalam hal keterbukaan informasi. "Ketika data diakses, kemudian data itu tidak ada dengan banyak alasan, misal pemerintah yang telah mengeluarkan Inpres Moratorium Sawit, namun tidak didukung dengan budget dalam hal pengawasan izin-izin yang telah mereka keluarkan tersebut," kata Uslaini.

Problem maladministrasi lain, menurut Direktur Perkumpulan Qbar, First San Hendra Rivai, masih banyak lembaga publik yang belum memahami soal pelayanan misal kantor nagari yang masih minim fasilitas atau puskesmas. "Selain itu ketika program berjalan, ada pemerintah nagari yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan RKP yang ada. Sehingga terindikasi ada mal administrasi sehingga harus ada upaya penyadaran pada pemerinth nagari kalau kerja kerja yang mereka lakukan adalah kerja pelayanan," katanya.

Sementara Direktur YCMM, Rifai membeberkan persoalan pelayanan publik yang masih jauh dari harapan terutama di daerah kepulauan seperti Mentawai. "Masih banyak layanan kesehatan dan rumah sakit yang belum memadai termasuk pelayanan air bersih," katanya.

Rifai juga menyorot akses pengaduan atau pelaporan kasus yang masih jauh dari masyarakat kepulauan. "Karena akses pengaduan laporan yang jauh, sehingga masyarakat tidak melapor, padahal banyak sekali kasus terjadi di masyarakat yang tidak dilaporkan ke polisi mengingat akses yang jauh," katanya.

Layanan transportasi publik yang kurang transparan juga menjadi persoalan, jelas Rifai. Misalnya tiket kapal ASDP, harga yang tertera di tiket tidak sama dengan yang dibayarkan penumpang.

Menanggapi hal itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani menyatakan upaya yang bisa menjadi prirotas Ombudsman saat ini adalah dalam hal pencegahan, yang bisa dalam bentuk perpanjangan tangan Ombudsman melalui akademisi, diarahkan dalam riset-riset dosen dan mahasiswa dalam penilaian pelayanan publik.

Ombudsman juga menyampaikan NGO yang ada di Sumbar juga dapat menjadi perpanjangan tangan Ombudsman atau menjadi 'Dunsanak Ombudsman' guna mencegah dan melaporkan bentuk bentuk mal adminstrasi baik dalam sektor perizinan kehutanan, rerkebunan kelapa sawit dan pertambangan. "Adanya sinergi dengan NGO dapat menguatkan posisi Ombudsman dalam mencegah dan menindak segala bentuk maladministrasi dalam pelayanan publik," katanya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...