Masih Langka, Ombudsman Maluku Desak Pemerintah Intens Cari Solusi Minyak Tanah
Ambon - Dalam satu bulan terakhir, minyak tanah di Kota Ambon terbilang langka. Hal ini menyebabkan beberapa warga sebagian warga di Kota Ambon terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku mengkritisi bahwa kelangkaan minyak tanah harus dipecahkan oleh pihak yang berkompeten yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengingat minyak tanah merupakan kebutuhan yang vital.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menyampaikan bahwa penambahan kuota 10 persen dari pertamina tidak mampu membuat kebutuhan minyak tanah terpenuhi dan hal ini bisa membawa kecurigaan bahwa terjadi penimbunan.
"Terhadap kondisi ini, kami mendesak agar Disperindag juga mengikutsertakan kepolisian untuk menyidak pangkalan-pangkalan minyak," tandas Hasan.
Hasan mengungkapkan, jika benar terjadi penimbunan maka pelaku harus ditindak tegas bahkan pidana karena telah menyusahkan masyarakat yang membutuhkan.
"Jangan menunggu masyarakat marah baru ditindaklanjuti secara serius," lanjut Hasan.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Ambon juga lebih tahu jatah atau kuota bahan bakar minyak tanah yang dibutuhkan sehingga merupakan tanggung jawab Pemkot Ambon untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada Pertamina.
"Kami harap ada strategi yang bijak dari pemerintah Kota Ambon," tutup Hasan.
Perlu di ketahui bahwa Mayoritas rumah tangga dan UMKM di Maluku masih menggunakan dengan minyak tanah, sedangkan program elpiji subsidi tiga kilogram belum ada.
Â
Oktavuri R.
Humas Ombudsman RI Perwakilan Maluku
