• - +

Kabar Perwakilan

Lokakarya PDAM Kota Kupang Terkait Masalah Air, Solusi Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA TIMUR • Kamis, 22/08/2019 •
 
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton bersama Wakil Walikota Kupang dan Plt. Asisten III Sekda Kota Kupang dalam kegiatan sosialisasi penerapan aplikasi LAPOR! SP4N Kota Kupang, Jumat (26/7). (Foto: Victor/Keasistenan Pencegahan-Ombudsman)

SHARE

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton SH menjadi salah satu peserta dalam seminar dan lokakarya yang digelar PDAM Kota Kupang di Hotel Neo Aston Kupang pada Selasa (20/8/2019).

Dalam Seminar dan lokakarya dengan tema 'Menemukan Solusi Air Bersih Kota Kupang itu, kata Darius, merupakan diskusi yang sangat penting mengingat warga kota Kupang masih sulit memperoleh air bersih.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan teknis dan kelembagaan mengemuka dalam diskusi.

Pihaknya juga memberikan solusi untuk menanggulangi kurangnya ketersediaan pasokan air bagi warga NTT.

Darius memberikan solusi jangka pendek terkait masalah tersebut yakni BLUD SPAM Pemprov NTT dan PDAM Kabupaten Kupang harus menyepakati harga jual air yang bisa dijangkau oleh pihak PDAM Kabupaten Kupang dengan tidak menaikan harga ke pelanggan.

Diketahui, BLUD SPAM Pemprov NTT yang memiliki kewenangan mengelola bendungan Tilong dan mampu memproduksi air sebanyak 150 liter/detik dan PDAM Kabupaten Kupang memiliki sebanyak 23.000 pelanggan di Kota Kupang.

"Air saat ini sudah sangat mahal untuk warga," jelasnya saat menghubungi POS-KUPANG.COM pada Rabu (21/8/2019) siang.

Solusi lain, lanjut Darius, berupa kesepakatan kembali Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang, operator tunggal dan konservasi untuk melindungi sumber air baku.

Hal tersebut adalah, sebut Darius, merupakan solusi jangka menengah dan panjang untuk menyelesaikan masalah.

Sebagai warga Kota Kupang, pihaknya juga berharap pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Kupang kmengutamakan pelayanan kepada warga daripada saling rebutan aset, apalagi hitung-hitung untung rugi.

"Pemerintah adalah pelayan, bukan pengusaha. Mari menempatkan diri sebagai warga agar tahu betapa mahalnya mereka mendapatkan air bersih di ibu kota provinsi ini," katanya. (*)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...