Lakukan Pendampingan Penilaian Pelayanan Publik, Anggota Ombudsman Sentil Pemprov Sulbar
MAMUJU - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan workshop Pendampingan Penilaian Pelayanan Publik di Sulawesi Barat, Jumat (12/8/2022). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng.
Dalam sambutannya, Robert menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan.
"Kepada para peserta yang hadir, saya mohon jangan hanya sekedar hadir tapi setelah ini harus ada pembaharuan dan perubahan," ungkapnya
Robert juga menambahkan bahwa Penilaian Pelayanan Publik yang segera dilaksanakan ini merupakan mandat dari Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
"Penilaian pelayanan publik atau yang kita kenal mulai tahun ini berubah menjadi Opini Pelayanan Publik merupakan sarana Ombudsman RI dalam mengukur standar dan kualitas pelayanan publik. Ini adalah cara kami (Ombudsman RI) untuk berkontribusi pada negara," terangnya
Robert juga berharap hasil penilaian pelayanan publik nanti agar disebarkan secara masif dan menyeluruh kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
Di tengah-tengah sambutannya, Robert juga menyinggung Pemprov dan Pemkab di Sulbar yang penilaian pelayanan publik tahun lalu masih berada di Zona Kuning.
"Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong perubahan pelayanan publik terutama bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Pasangkayu yang tahun lalu masih berada di Zona Kuning. Terkhusus Pemprov Sulbar, harusnya Pemprov dapat menjadi contoh bagi kabupatennya. Nanti akan saya sampaikan ke Pj. Gubernur Sulbar terkait hal ini," imbuhnya.
Di akhir, Robert menyampaikan pesan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang hadir bahwa untuk menjadi penyedia layanan publik memang tidak mudah. Namun masyarakat memiliki ketergantungan kepada negara, terutama di masa pandemi sekarang ini, karena pelayanan publik merupakan inti dari proses pemerintahan.
