• - +

Kabar Perwakilan

Lakpesdam PC NU Lombok Barat Gelar Diskusi terkait Semrawutnya Pelayanan Publik
PERWAKILAN: NUSA TENGGARA BARAT • Kamis, 17/01/2019 •
 
Foto bersama Usai Diskusi Publik terkait pelayanan publik di Lombok Barat (Foto by: Admin)

SHARE

Mataram, - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PCNU) Lombok Barat menyelenggarakan kegiatan Dialog Publik mengangkat tema "Mengurai Benang Kusut Pelayanan Publik di Kabupaten Lombok Barat". Rabu 16 Januari 2019, bertempat di Pondok Pesantren (PP) Darunnadwah Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Lombok Barat.

Diskusi ini dibuka langsung oleh Dr. Nazar Naamy selaku Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat didampingi Dr. Abdurrahman selaku ketua Lakpesdam.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Ombudsman RI NTB dan masyarakat tentang layanan publik di Kabupaten tersebut.

Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhammad Rasyid Rido mengungkapkan acara seperti ini penting diadakan sebagai wadah silaturrahmi pemberi layanan dan penerima layanan.

Ombudsman melakukan riset pertamanya untuk Kabupaten Lombok Barat dibanding Kabupaten Lombok Utara yang sudah berkali-kali, sehingga wajar mendapat penilaian dengan raport merah.

Ombudsman kata Rido hanya menganalisis standar yang dipakai sebagai acuan kerja pelayanan publik bukan kualitas pelayan publik.

Pemerintah Kabupaten yang diwakili Asisten II Hj. Lale Prayetni tidak bisa menafikan apa yang telah dicapai PemkabLombok Barat, selanjutnya nilai yang diberikan Ombudsman ini kata dia sebagai pemacu kerja-kerja pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten akan terus kerkoordinasi dengan Ombudsman dan membuka diri kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat semisal Lakpesdam PC NU Lombok Barat.

Turut hadir pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Yayasan Bina Muda Insani Hamdi Pratama yang memberi komentar terkait semrawutnya layanan publik ditingkat dasar seperti pembuatan kartu tanda penduduk.

Direktur Lombok Charity Zul, Kepala Dusun Dasan Daya Ustadz Humayadi dan Sekretaris Berugak Institute Fajri.

Mereka memberi masukan terkait pelayanan publik di bidang kesehatan terutama di Rumah Sakit Umum patut, patuh, patju yang perlu ditingkatkan lagi.

Sementara itu perwakilan dari mahasiswa Lombok Barat Front Mahasiswa Lombok Barat Muksin mengatakan sebagai agent of kontrol pemerintah ia menuntut percepatan pelayanan kebutuhan dasar terkait realisasi dana gempa.

"Pemerintah perlu diberi alarm supaya kerja peyalanan berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang," katanya.

Acara tersebut melahirkan rekomendasi kepada Pemkab sbb:

1. Untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan pengaduan-pengaduan masyarakat.

2. Tidak anti kritik sebab kritik dan saran adalah bentuk kecintaan masyarakat kepada pemerintah agar tidak masuk penjara.

3. Melibatkan partisipasi masyarakat dengan tangan terbuka sehingga tidak terkesan elitis.

Meski dalam kondisi hujan lebat namun antusias peserta dialog begitu khidmat karena acara tersebut sangat penting.(bn)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...