Kumpulkan Pemda, Polres, dan Kantah Se-kalsel, Ombudsman Kalsel Siapkan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Banjarmasin - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan menggelar workshop sekaligus sosialisasi sosialisasi Penilaian
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Selasa (09/08/2022) di Hotel Fugo Banjarmasin.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara berujar, tahun ini Ombudsman RI akan memulai penilaian yang baru atau berbeda dari tahun sebelumnya yang disebut Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Hadi menerangkan, Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak hanya melakukan pengambilan data berbasis pengamatan (observasi) atas pemenuhan standar pelayanan. Tetapi, juga menambah tiga aspek lainnya yakni uji kompetensi penyelenggara pelayanan dan sarana/prasarana, wawancara pengguna layanan untuk menguji persepsi maladministrasi, dan pengelolaan pengaduan atau pengawasan.
Menurut Hadi kegiatan ini bagian dari dua tugas utama Ombudsman RI yakni pencegahan maladministrasi dan penyelesaian/pemeriksaan aduan masyarakat. ''Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah salah satu upaya Ombudsman untuk melaksanakan tugas pencegahan maladministrasi,'' tegas Hadi.
Selain itu, Hadi menjelaskan dengan berubahnya metodologi dan banyaknya instrumen penilaian, maka penyelenggara pelayanan publik perlu mengetahui secara detail apa saja yang perlu dilengkapi dan dilaksanakan. sehingga pembangunan pelayanan pubik di daerah bisa semakin cepat.
"Kami berharap, semua pemda, Polres dan seluruh Kantor Pertanahan se-Kalsel nantinya memahami dan menyiapkan dokumen yang kami minta,'' papar Hadi.
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Kalsel Ita Wijayanti yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan hasil survei pada 2021 Zona Kepauhan di Kalimantan Selatan menempatkan mayoritas pemerintah daerah di Kalimantan Selatan memiliki Kepatuhan Sedang atas pemenuhan standar pelayanan. Rinciannya, dari 13 kabupaten/kota yang mendapat Kepatuhan Tinggi yaitu Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut sedangkan, Sembilan pemerintah kabupaten/kota memperoleh Zona Kuning alias Kepatuhan Sedang.
Ita juga menjelaskan ada gagasan bahwa Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi salah satu komponen pertimbangan bagi Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan besaran Dana Insentif Daerah (DID). Sosialisasi merupakan tahapan awal dalam penilaian yang bertujuan menyampaikan segala informasi atas rencana tim Ombudsman RI turun ke lapangan.
''Masa pengambilan data akan dilakukan mulai 22 Agustus hingga 5 November 2022, selain itu, sosialisasi ini juga menjadi pengingat bagi stake holder dalam penilaian untuk terus memperbaiki pelayanan publik," tutur Ita.
Pada kegiatan tersebut menghadirkan Guru Besar UIN Antasari sekaligus Tokoh Nasional Prof. Abdul Hafiz Anshari sebagai narasumber ekternal dan melengkapi narasumber dari internal Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Muhammad Firhansyah. Acara juga dihadiri Kepala Kanwil BPN Kalsel, Asisten I Pemerintahan Pemprov, Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dan jajaran Polda Kalsel ( PC/SY)
