Krisis Listrik, Ombudsman Temui PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
Ambon - Ombudsman RI Perwakilan Maluku mengungkapkan beberapa masukan kepada PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara saat menghadiri pertemuan yang diadakan di kantor PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara, Senin (23/05/2022).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat menyampaikan apresiasinya atas hubungan dan komunikasi yang baik dari pihak PLN kepada Ombudsman selama ini, termasuk upaya peningkatan layanan yang selalu dilakukan oleh PLN.
Dalam pertemuan ini, Hasan mengungkapkan bahwa ada beberapa masukan yang ingin di ungkapkan kepada Pihak PT PLN Wilayah Maluku dan Malut salah satunya mengenai antisipasi krisis listrik di pulau Ambon akhir ini pasca 8 Mei 2022.
"Salah satu akibatnya adalah lampu lalu lintas di beberapa kawasan lainnya tak berfungsi sehingga menyulitkan pengendara saat melintas," ungkapnya.
Selanjutnya, Hasan mengungkapkan jika memungkinkan, PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara bisa mengkaji kembali tambat labu yg digunakan oleh Kapal Nusantara sebagai Penyedia Listrik Utama Pulau Ambon.
Hal lainnya adalah segera membuat langkah antisipasi dan koordinasi dengan berbagai Stakeholder jika terjadi pemadaman listrik.
"Hal ini agar memberi peringatan yang lebih dini kepada masyarakat karena terkadang banyak masyarakat yang belum mengerti mengapa tiba-tiba listrik mati dan hal yang dikhawatirkan adalah ketika ada di posisi yang mendesak," tegasnya.
Hasan menambahkan agar segera memenuhi kebutuhan listrik di pulau Ambon atau membuat langkah-langkah akselerasi untuk memenuhi kekurangan tersebut karena Tercatat saat ini beban puncak di sistem Ambon sebesar 58,0 MW dengan daya mampu pembangkit yang tersedia sebesar 55,7 MW di luar BMPP.
"Namun diluar itu semua, Ombudsman Maluku mengepreasiasi langkah cepat PT PLN Maluku dan Maluku Utara dalam antisipasi kekurangan pasokan listrik di pulau Ambon," tutupnya.
Perlu di ketahui, Kota Ambon, Maluku, dan sekitarnya sempat mengalami pemadaman besar-besaran karena kapal pembangkit listrik Brage Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1 yang memasok listrik di daerah terganggu.
Oktavuri Rilien Prasmasari, S.I.Kom.
Humas Ombudsman RI Perwakilan Maluku
