• - +

Kabar Perwakilan

KPK Libatkan Ombudsman Tertibkan Izin Konsesi Sawit
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Selasa, 02/03/2021 •
 
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit-dok Auriga/UletIfansial/Greenpeace

Komisi Pemberantasan Korupsi merangkul Ombudsman Papua Barat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi perizinan kelapa sawit, kerjasama ini untuk memudahkan pengawasan.

Kami menemukan beberapa (indikasi) pelanggaran pada perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat. "Kami harap Ombudsman dapat memonitor (temuan tersebut), " kata Wakil Ketua KPK Alex Marwata saat bertemu Ombudsman Papua Barat Jumat pekan lalu.

KPK saat mengevaluasi perizinan mendapati sebanyak 13 dari 24 perusahaan kelapa sawit terindikasi menelantarkan lahan di Papua Barat. Mereka telah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) tetapi tidak beroperasi. KPK juga melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada pengevaluasian tersebut.

Mereka juga menemukan hanya sekitar 71 ribu dari 576 ribu hektar lahan konsesi telah ditanami kelapa sawit. Sebanyak 2000 hektar perkebunan kelapa sawit pun terindikasi melanggar aturan, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Menurut Marwata, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi acuan untuk memperbaiki system layanan perizinan di Papua Barat. Mereka siap bersinergi dengan Ombudsman setempat.

" Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus transparan dan akuntabel dalam memproses perizinan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, itu bersentuhan langsung dengan tugas tugas Ombudsman " ujarnya.

Sinergitas KPK dan Ombudsman Papua Barat untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Kepastian itu sangat penting untuk mencegah kesalahan administrasi (Maladministrasi) yang merugikan khalayak dan potensi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

" Jika ada pengaduan masyarakat atau temuan maladministrasi yang bermuara kepada korupsi, Ombudsman bisa menindaklanjuti ke KPK begitupula sebaliknya" lanjut Marwata.

Ombudsman Papua Barat memastikan siap bersinergi dengan KPK dalam mencegah praktek maladministrasi yang terindikasi KOrupsi. Mereka segera berkoordinasi dengan dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan papua barat. untuk memperoleh data 13 pemegang HGU yang mangkrak.

" Ombudsman segera memantau kinerja lembaga perizinan didaerah maupun pusat. Pemberian izin sangat tertutup (tidak transparan) sehingga perlu didata kembali" Kata Kepala Ombudsman Papua Barat Musa Sombuk.

Sombuk juga menengarai ada sejumlah ijin perkebunan yang dikeluarkan tanpa melalui kajian. Adapula ijin yang tidak diawasi ketat pelaksanaannya sehingga perusahaan tidak mengelola lahan karena diduga hanya ingin memanfaatkan kayunya.

"Masyarakat adat sering dituding menghambat investasi padahal perusahaan yang justru mengabaikan kewajiban dalam memenuhi hak hak warga jadi jangan salahkan mereka (masyarakat adat) jika menggugat hingga berujung konflik (dengan pihak perusahaan). Mereka hanya ingin menuntut hak " jelas Sombuk.

Intervensi KPK

Marwata dalam rapat koordinasi dengan institusi penegak hukum dan pengawasan internal serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menekankan pentingnya sinergitas antar mereka. Pemberantasan Korupsi akan lebih optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

"Salah satu strategi KPK dalam pemberantasan korupsi ialah memperbaiki sistem. Tujuannya, menutup celah bagi siapapun, termasuk aparat untuk korupsi," kata Marwata.

Dia mengungkapkan pengendalian pemerintah masih lemah di Papua Barat. Itu berdasarakan indikator kontrol pemantauan untuk pencegahan korupsi (MCP) .

"Saya tidak tahu daerah mana saja yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di Papua Barat. Kami mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyingkronkan WTP dengan WCP"  jelas Marwata.

Dia melanjutkan KPK memiliki 8 area intervensi dalam upaya pencegahan korupsi. Area itu meliputi perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kemudian, manajemen Aparatur Sipil Negara, optimalisasi penerimaan dan manajemen aset daerah, serta pengelolaan dana desa.

"Upaya penindakan (terhadap korupsi) tetap menjadi perhatian KPK. Karena itu, harus ada koordinasi antar APIP dan aparat penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) dalam menindak lanjuti laporan masyarakat," kata Marwata.

Gubernur Dominggus Mandacan menambahkan rapat koordinasi dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab dan kewenangan masing masing. Jangan sampai terjadi dugaan kriminalisasi dalam pemberantasan korupsi.

"Kerugian terhadap keuangan daerah tidak selamanya mengandung unsur pidana korupsi. Jika hanya kesalahan administrasi, penyelesaian cukup di APIP. Jika ada kerugian daerah, tetapi tidak ada niat baik dari yang bersangkutan penyelesaian berupa tuntuan berupa ganti rugi," jelas Mandacan.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...