Koster Jamin Perubahan Struktur OPD Tak Munculkan Gejolak
DENPASAR, BALI EXPRESS - Gubernur Bali Wayan Koster menjamin perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, dan rencana kebijakan pemangkasan eselon sesuai kebijakan pemerintah pusat tidak menimbulkan gejolak. Dia menyebutkan, perubahan dan rencana pemangkasan eselon itu telah melalui perhitungan yang cermat. Hal itu dikatakan Koster saat menerima audiensi Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab beserta jajaran di rumah jabatan, Jaya Sabha, Senin (9/12).
Koster menilai, perpindahan ASN ke jabatan fungsional justru menguntungkan, baik dari sisi reward maupun penilaian kinerja. Selain itu, dengan jabatan fungsional, ASN bisa bekerja lebih fokus dan lebih terukur.
"Sebenarnya fungsional menguntungkan. Tapi ada yang sudah nyaman dengan strukturnya," ungkap Koster.
Kebijakan pemangkasan eselon ini, sambungnya, sudah menjadi bagian dari komitmen Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki pelayanan publik. Itu sebabnya dia mendukung ORI Bali menjalankan fungsinya, sehingga pelayanan publik di Bali semakin baik.
"Saya sangat mendukung keberadaan ORI Bali, karena sangat strategis untuk membenahi pemerintahan. Bantu saya memperbaiki birokrasi," pinta Koster ke jajaran ORI Bali.
Selain itu, Koster juga mengatakan, beberapa perda dan pergub yang dikeluarkannya sudah menunjukkan outcome yang menggembirakan. Namun tahun 2020, dia berkomitmen untuk menggenjot implementasinya lagi agar lebih efektif.
Di kesempatan itu, Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkhatab menyampaikan beberapa hal terkait audiensi yang dilakukan pihaknya. Pertama terkait dengan survei kepatuhan yang akan dilakukan ORI Bali pada 2020 mendatang.
"Kami minta agar OPD segera berbenah melengkapi standar yang dibutuhkan untuk itu," kata Umar Alkhatab.
Sedangkan terkait rencana pemangkasan eselon di Pemprov Bali sesuai kebijakan pemerintah pusat, pihaknya meminta agar jangan sampai menimbulkan gejolak. "Kami minta supaya tidak terjadi gejolak sosial, karena akan banyak orang kehilangan jabatannya," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyinggung soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Pihaknya berharap, nasib penyelenggara di tingkat bawah lebih diperhatikan.
Bahkan dia mengusulkan agar ada asuransi tenaga kerja untuk pelaksana di lapangan, sehingga peristiwa kecelakaan seperti yang terjadi saat Pemilu 2019, dimana banyak petugas yang sakit dan meninggal, tidak sampai terulang lagi.
(bx/hai/man/JPR)
