Koordinasi dengan BGN, Ombudsman Sumsel Awasi Standar Layanan Program MBG
PALEMBANG -Sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat (16/5/2025). Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah beserta jajaran dan Penanggung Jawab BGN Wilayah Sumsel Diana Putri.
Adrian membuka pertemuan dengan menyampaikan bahwa pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik pada pelaksanaan Program MBG mengingat adanya hak-hak masyarakat yang menjadi sasaran dalam program prioritas pemerintah tersebut, yaitu pemenuhan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Sehingga pentingnya koordinasi ini dilakukan sebagai langkah awal pengawasan program. Selain itu, koordinasi ini juga dilakukan untuk mendalami KLB yang telah terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Empat Lawang agar jangan sampai terjadi lagi dimasa yang akan datang.
"Ombudsman Sumsel telah menerima beberapa informasi mengenai pelaksanaan MBG, namun sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, perlu data dan informasi yang akurat untuk menanggapi isu-isu terkait pelaksanaan program tersebut. Sehingga koordinasi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk bekerjasama menciptakan pelayanan publik yang optimal pada pelaksanaan program MBG," ujar Adrian.
Menanggapi hal ini, Diana Putri menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan penerapan standar pelayanan agar dilaksanakan dengan optimal. Tidak hanya standar pelayanan, namun akan dilakukan kerjasama dengan petani-petani untuk menjadi pemasok pemenuhan bahan baku dalam program tersebut, yang mana kerjasama ini akan menggerakan siklus perekonomian di Sumatera Selatan.
Disampaikan bahwa pada awalnya program tersebut hanya terfokus pada kuantitas, namun MBG akan selalu berupaya melakukan evaluasi agar terciptanya kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berbagai upaya akan dilakukan dengan menerapkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, mengoptimalkan kerjasama mitra dan memperkuat pengawasan dalam program tersebut.
"Dalam pelaksanaan pengawasan, Ombudsman Sumsel mendorong penyediaan sarana pengaduan sebagai bagian dari pelaksanaan program, karena mekanisme dan prosedur yang terstruktur akan mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal," ujar Adrian menutup pertemuan.
