Ketua Ombudsman Tekankan Pentingnya Kepercayaan Publik dalam Good Governance
MATARAM, KATAKNEWS.com - Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai menegaskan, salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance adalah kepercayaan publik. Hal yang sama juga akan berlaku dalam skala penilaian terhadap masing-masing institusi dengan fungsi pelayanan publik.
"Institusi yang bagus dinilai dari aspek public trust, kepercayaan dari masyarakat," kata Amzulian Rifai, Rabu (14/3), saat berkunjung ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTB, di Mataram.
Didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB, Adhar Hakim, kunjungan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai disambut Wakajati NTB, Raden Febriyanto beserta sejumlah Assiten, dan para Kepala Kejaksaan Negeri di jajaran Kejati NTB.
Amzulian mengatakan, kepercayaan publik itu hanya bisa diraih dengan cara melakukan pelayanan publik yang baik dan maksimal, dan mengeliminir peluang-peluang terjadinya maladministrasi.
"Di era sekarang ini public trust itu harus terus dibangun, dan pemerintah di era Presiden Jokowi juga sangat berkomitmen untuk itu, untuk terwujudnya good governance," katanya.
Menurut Amzulian, komitmen itu juga diatur dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Pedoman Ombudsman di pasal 15 dalam memberikan penilaian, di mana bunyinya isinya tentang good governance," katanya.
Dalam UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, institusi ini bertugas mengawasi dan memberi penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan juga meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.
"Pemerintah ingin mendapatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat," katanya.
Amzulian berharap, jajaran Kejaksaan di NTB dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan meminimalisir maladministrasi pada lingkup pelayanannya.
Sementara itu, kepada wartawan di sela kunjungan ke Kejaksaan Tinggi NTB, Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim menjelaskan, kunjungan Ketua Ombusdman RI Amzulian Rifai ke wilayah NTB dilakukan untuk beberapa agenda kerja.
Termasuk membuka kegiatan pendampingan untuk jajaran Pemda Provinsi NTB dan NTT, terkait penelitian tingkat kepatuhan Pemda terhadap UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang akan diselenggarakan di Hotel Santika Mataram.
"Pak Ketua dijadwalkan membuka kegiatan itu Kamis besok di Santika. Selain ke Kejaksaan Tinggi, besok juga akan berkunjung ke Polda NTB," katanya.
