Kepala Ombudsman NTT Berikan Komentar Terkait JKN-KIS
Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengatakan, JKN-KIS memberi manfaat bagi mayoritas penduduk Indonesia, terutama warga tidak mampu.
"Dari 222 juta peserta JKN, ada warga miskin sebanyak 96,8 juta. Jika ditambah peserta PBI di daerah dan PNS, jumlah yang disubsidi pemerintah sebanyak 133 juta orang," jelasnya saat menghubungi POS-KUPANG.COM, Senin (11/11/2019).
Menurutnya, Dinas Kesehatan, BPJS dan pihak rumah sakit harus memperhatikan mutu dan jumlah fasilitas kesehatan agar merata.
"Jangan ada ketimpangan besar antar daerah," tegasnya.
Selanjutnya, antrean yang membludak pada loket pendaftaran BPJS centre di seluruh rumah sakit dan pemangkasan waktu tunggu di loket pendaftaran dan poli.
"Jangan sampai kosong karena masih berada di rumah sakit lain," ujarnya.
Harus dipastikan juga bahwa segala jenis obat fornas BPJS untuk sebanyak 144 diagnosa selalu ada di instalasi farmasi rumah sakit dan apotik pelengkapnya.
"Bikin mekanisme klaim uang ke rumah sakit jika obat dibeli sendiri diluar apotik rumah sakit karena stok sedang kosong. Dengan begitu saya yakin mengurangi protes kenaikan iuran JKN pada Januari tahun depan dengan alasan pelayanan kurang baik. Kita bisa," jelasnya.
Saat ditanya terkait banyaknya peserta BPJS yang turun kelas karena iuran BPJS yang akan naik pada awal tahun 2020, Darius menjelaskan, masyarakat yang memilih pindah kelas misalnya dari kelas II ke kelas III, hal tersebut dikarenakan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat.
Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan ketersediaan bed kelas III di seluruh rumah sakit di Provinsi NTT.
"Jangan sampai ketersediaan bed klas III tak sebanding dengan jumlah peserta klas III. Ini akan jadi soal karena peserta kelas III akan diminta naik kelas II dan I dengan alasan ruangan penuh," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)
