Kawal Perbaikan Layanan, Ombudsman Kalbar Terima Kunjungan Koordinasi Pemkab Sambas
PONTIANAK - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan mendampingi upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik di daerah. Komitmen fasilitasi dan pendampingan ini ditunjukkan saat Ombudsman menerima kunjungan koordinasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas guna membedah dan menindaklanjuti hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan koordinasi yang berlangsung di Kantor Ombudsman Kalbar tersebut dihadiri oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas bersama sejumlah perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian. Jajaran perangkat daerah tersebut meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta RSUD Sambas.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kalbar, Muhammad Rhida Rachmatullah, menyambut baik dan mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Sambas. Ia menilai inisiatif konsultasi tersebut merupakan sinyal positif atas komitmen kepala daerah dalam mencegah terjadinya maladministrasi secara berkelanjutan.
"Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas yang secara aktif melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti hasil penilaian. Ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya maladministrasi," ungkap Rhida.
Rhida menambahkan, Ombudsman Kalbar senantiasa terbuka untuk memberikan pendampingan melekat serta masukan strategis kepada perangkat daerah. Hal ini dinilai krusial guna memastikan penyempurnaan standar pelayanan dan pemenuhan komponen penilaian berjalan sesuai koridor hukum.
Merespons pendampingan terbuka dari Ombudsman tersebut, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Abdul Mu'in, memaparkan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata ikhtiar daerah dalam membenahi titik-titik kekurangan layanan.
Selain mengevaluasi catatan rapor tahun sebelumnya, Abdul menegaskan bahwa koordinasi ini sekaligus menjadi persiapan matang bagi Pemkab Sambas dalam menghadapi instrumen Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik di tahun berikutnya.
Melalui sinergi dan koordinasi berkelanjutan ini, Ombudsman Kalbar berharap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sambas dapat segera menyempurnakan aspek-aspek layanannya. Dengan demikian, pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat dapat semakin transparan, bebas maladministrasi, dan benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan warga. (DN/ORI-KALBAR)
