Kawal Pelayanan Profesional, Ombudsman Papua Barat Gelar Coaching Aparatur Kaimana
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat terus mendorong terciptanya ekosistem tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan terbebas dari segala bentuk penyimpangan. Langkah pengawalan proaktif ini kembali diwujudkan melalui pelaksanaan program inovasi Coaching Maladministrasi yang menyasar jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaimana secara daring, Kamis (9/4/2026).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, membuka agenda pembinaan tersebut dengan memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi jajaran Inspektorat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Kaimana. Atkana menegaskan bahwa pemahaman mendalam aparatur daerah mengenai langkah-langkah pencegahan maladministrasi merupakan fondasi paling krusial untuk mengakselerasi peningkatan kualitas layanan publik.
Tampil sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Papua Barat, Yunus Kaipman, membedah secara komprehensif berbagai potensi tindakan maladministrasi yang rawan terjadi di sektor birokrasi. Ia turut mengedukasi para peserta mengenai mekanisme teknis alur penerimaan hingga verifikasi laporan keluhan masyarakat.
Melalui forum edukasi lintas instansi ini, Yunus mendorong aparatur dan masyarakat Kaimana untuk bersikap proaktif dan tidak ragu melapor ke Ombudsman apabila menemukan atau bahkan mengalami langsung tindakan penyimpangan layanan di lapangan.
Inovasi pendampingan coaching ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur Pemkab Kaimana dalam merespons aduan warga secara tanggap. Melalui sinergi pengawasan yang berkelanjutan ini, Ombudsman berharap kualitas pelayanan di Kabupaten Kaimana dapat terus meningkat dan benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat luas. (EK/ORI-Papbar)
