• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Kawal Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Ombudsman Papua Barat Lakukan Supervisi di Teluk Bintuni
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Selasa, 17/11/2026 • muhammad_ridho
 
Foto bersama Ombudsman Papua Barat dan Kantah Kabupaten Teluk Bintuni. dokhumasoripb

TELUK BINTUNI - Dalam rangka memastikan kualitas, objektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana yang didampingi Staf Bagian Kesekretariatan melakukan supervisi pada Kabupaten Teluk Bintuni dari tanggal 11 hingga 13 November 2026.

Kegiatan supervisi tersebut menyasar lima instansi penyelenggara pelayanan publik, terdiri atas satu instansi vertikal, yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni, serta empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni.

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana menyampaikan bawha supervisi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian terhadap proses Penilaian Kepatuhan Tahun 2026 yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Peninjauan langsung oleh Kepala Perwakilan bertujuan memastikan bahwa proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan indikator dan komponen yang ditetapkan, serta memiliki kesesuaian dengan kondisi faktual penyelenggaraan pelayanan publik pada masing-masing instansi.

"supervisi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian terhadap proses Penilaian Kepatuhan Tahun 2026 yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Peninjauan langsung oleh Kepala Perwakilan bertujuan memastikan bahwa proses penilaian telah dilaksanakan sesuai dengan indikator dan komponen yang ditetapkan, serta memiliki kesesuaian dengan kondisi faktual penyelenggaraan pelayanan publik pada masing-masing instansi", kata Atkana.

Selain memastikan kualitas proses penilaian, kegiatan ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik memenuhi kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Kunjungan pada lima instansi tersebut juga menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung bagaimana penyelenggara pelayanan publik menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengingat sektor pertanahan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum merupakan bidang pelayanan yang memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Melalui supervisi ini, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat  memastikan proses penilaian berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel. Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 tidak semata-mata diarahkan untuk mengukur tingkat pemenuhan indikator pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan dorongan perbaikan bagi instansi penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penilaian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni. 

Diakhir penyampaiannya Atkana menekankan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berjalan secara profesional, objektif dan akuntabel. Salah satu tolak ukurnya adalah penilaian Opini ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni", tutup Atkana. (HYD/ORI - Papbar)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...