Kawal Mutu Layanan Publik, Ombudsman Papua Barat Gelar Coaching Maladministrasi di Teluk Wondama
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat terus menggencarkan pendekatan proaktif guna mengawal dan memacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah. Komitmen pengawalan tata kelola birokrasi ini direalisasikan melalui pelaksanaan inovasi coaching maladministrasi yang diinisiasi oleh Ombudsman Papua Barat bersinergi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama secara daring, Rabu (6/5/2026).
Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Aser Waroi, Inspektur Kabupaten Teluk Wondama, Palino Phiter Lambe, beserta jajaran perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan loket pelayanan masyarakat.
Dalam forum bimbingan tersebut, para peserta dibekali pemahaman komprehensif mengenai ragam bentuk penyimpangan tata kelola pelayanan beserta strategi taktis pencegahannya. Tim Ombudsman Papua Barat memaparkan urgensi penciptaan inovasi layanan sebagai benteng utama untuk meminimalisasi potensi maladministrasi. Selain itu, peningkatan integritas aparatur serta penguatan sistem pengawasan internal di masing-masing instansi turut menjadi fokus penekanan materi.
Tingkat partisipasi aktif aparatur terlihat sepanjang sesi diskusi interaktif. Sejumlah perwakilan OPD secara terbuka menyampaikan berbagai tantangan riil yang dihadapi dalam operasional pelayanan, terutama mengenai kendala geografis serta rentang kendali yang cukup jauh antara sentra perkantoran pemerintah dengan kawasan permukiman warga.
Merespons tantangan tata ruang tersebut, forum diskusi mengerucut pada dorongan agar pemerintah daerah memberikan atensi khusus terhadap wacana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Fasilitas layanan terpadu yang lebih dekat dengan permukiman warga dinilai krusial untuk memangkas jarak birokrasi dan mempermudah aksesibilitas masyarakat. Ruang interaksi ini sekaligus dimanfaatkan sebagai wadah strategis untuk bertukar pengalaman dan merumuskan solusi konkret antardinas.
Melalui penyelenggaraan pendampingan berkelanjutan ini, Ombudsman Papua Barat menaruh harapan besar agar seluruh OPD di Kabupaten Teluk Wondama mampu menghadirkan ekosistem pelayanan dasar yang lebih responsif, transparan, dan terbebas dari praktik maladministrasi. Peningkatan kualitas layanan ini diproyeksikan akan berbanding lurus dengan menguatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (LAT/ORI - Papbar)
