Kawal MBG, Ombudsman Papbar Tinjau Sekolah dan Dapur Umum
RANSIKI - Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Yules M. Rumbewas, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memberikan manfaat optimal bagi peserta didik. Ia menyebut program ini vital dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
"Melalui kegiatan monitoring pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Manokwari Selatan ini, kami berharap dapat terus ditingkatkan kualitasnya sehingga memberikan manfaat optimal bagi peserta didik serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini," ujar Rumbewas.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kegiatan monitoring Program MBG di Kabupaten Manokwari Selatan, Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor pendidikan dan pemenuhan gizi anak.
Monitoring ini bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memenuhi standar gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah satuan pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), serta pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Adapun lokasi yang menjadi sasaran monitoring meliputi SD Inpres 111 Wandoki, SD Inpres 08 Oransbari, SD Inpres 37 Ransiki, SMP Negeri 6 Oransbari, SMP Negeri 2 Ransiki, SMA Negeri 1 Ransiki, serta SMK YPK Lachai Roi Ransiki.
Di lokasi-lokasi tersebut, Tim Ombudsman memantau langsung proses penyaluran makanan dan memeriksa kondisi makanan yang diberikan kepada siswa, sekaligus berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait teknis pelaksanaan program.
Selain menyambangi sekolah, Ombudsman Papua Barat juga meninjau langsung Dapur MBG yang berlokasi di Wilayah Sabri, Manokwari Selatan. Fokus monitoring di dapur ini meliputi proses pengolahan makanan, higienitas lingkungan dapur, kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Dari hasil monitoring awal, Ombudsman Papua Barat telah mencatat berbagai temuan dan masukan yang akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Ombudsman berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pendampingan guna mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di wilayah Papua Barat. (EK/ORI-PB)
