Jumlah Laporan di Surabaya Tertinggi
Surabaya - Ombudsman RI Jatim kembali merekap pitulasi hasil laporan masyarakat terhadap pelayanan public selama 2018. Surabaya tercatat sebagai kota dengan jumlah pelapor tertinggi. Instansi yang dilaporkan tidak terbatas dilingkungan pemkot, tapi juga unit pelayanan publik lain yang ada di Surabaya.
Total laporan yang diterima ORI Jatim selama setaun mencapai 1480 pengaduan dari seluruh jatim "tetapi, setelah penerimaan dan verivikasi, yang kapi proses 405 laporan" jelas ketua Ombudsman RI Jatim Agus Widiarta dikantornya kemarin (9/1).
Ratusan laporan tersebut mencakup 3 ribu lebih penerima manfaat pelayanan publik. Dari surabaya,pengaduan yang masuk mencapai 205 laporan atau sekitar 50,65 persen.
Agus menjelaskan tingginya laporan di Surabaya justru menunjukan kencendrungan yang positif warga sudah mulai menyadari transparansi dan kecepatan pelayanan publik sehingga ketika ada yang kurang memuaskan,mereka segera melapor.
Surabaya sempat masuk daftar wilayah uji kepatuhan ORI jatim pada 2015-2016 dan mendapat predikat kepatuhan tinggi atau hijau. Kepatuhan tersebut dilihat dari beberapa komponen. Antara lain, standar pelayanan, system informasi layanan, sarana prasarana, dan pengelolaan pengaduan.
Secara umum, instansi pelapor paling banyak datang dari pemerintah kabupaten/kota di jatim, kemudian kantor pertanahan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun ini juga masuk dalam daftar. Sementara itu, dilihat secara substansi, laporan paling banyak adalah masalah administrasi kependudukan, pertanahan, kepegawaian, dan pendidikan. "ada substasi kepegawaian dan BKN karena bertepatan dengan penerimaan CPNS," ujarnya.
Administrasi kependudukan menjadi sorotan. Terutama di Surabaya, pada awal tahun, ada banyak laporan yang disampaikan warga terkait lamanya pencetakan e-KTP. "rata-rata yang bermasalah adalah e-KTP, mulai rekam hingga cetaknya, berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil ," terang agus.
Di Surabaya, petugas dari ombudsman pun pernah mendampingi warga pelapor untuk mengurus e-KTP di kantor pelayanan Siola. Muncul juga wacana untuk menyiagakan staf ombudsman di posko tertentu di Siola guna menerima aduan warga secara langsung. Namun, Agus mengakui, sejauh ini sudah ada pembenahan pelayanan di Siola sehingga posko belum dibutuhkan.(deb/c7/git)
Jumlah laporan ke Ori jatim
adminstrasi kependudukan (83 laporan),
pertanahan (73 laporan),
kepegawaian (58 laporan),
kepolisian (41 laporan),
pendidikan (19 laporan),
lain-lain (131 laporan).
