Kabar Perwakilan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut by Robedo Gusti

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengingatkan agar kasus masuknya siswa tingkat SMA diluar jalur resmi yang terjadi pada tahun 2017 lalu tidak terulang pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar seiring masuknya proses penerimaan siswa untuk tahun ajaran 2018/2019.

"Kasus tahun 2017 lalu harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)," katanya kepada RMOLSumut.com, Selasa (22/5).

Abyadi menjelaskan, masuknya ratusan siswa diluar jalur resmi di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan merupakan preseden buruk bagi Pemprovsu pasca pelimpahan kewenangan mengelola pendidikan untuk tingkat SMA sederajat. Karenanya, seluruh pihak yang terlibat dalam penerimaan siswa tahun 2018 ini harus memiliki ketegasan dalam menjalankan wewenangnya.

"Intinya kita minta agar semua taat aturanlah. Kan prosedurnya sudah diatur, jadi jangan lagi ada yang menyimpang dari prosedur tersebut," ujarnya.

Kecurangan dalam penerimaan siswa baru menurutnya akan berimbas secara langsung terhadap peserta didik itu sendiri. Karenanya para orang tua juga diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap resiko yang akan diterima anaknya jika memaksakan masuk ke sekolah negeri tanpa melalui prosedur yang resmi.

"Siswa yang masuk diluar jalur resmi tidak akan mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selaku data resmi siswa yang tercatat di Kementerian Pendidikan," pungkasnya.[rgu]