Jelang Penilaian Tahun 2022, Ombudsman Bengkulu Gelar Workshop
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Bengkulu, baik dari pemda provinsi, pemda kabupaten, dan pemerintah kota secara hybrid yang dihadiri sebanyak 22 peserta secara luring dan 145 peserta secara daring .
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu Herdi Puryanto, mengatakan bahwa penilaian ini merupakan bagian dari upaya pencegahan maladminsitrasi dan pengawasan pelayanan publik kepada pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah, kementerian dan, lembaga untuk berbenah dan selalu melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi akan memberikan jaminan kenyamanan bagi para pengguna layanan," ujar Herdi.
Herdi juga berpesan agar pemerintah daerah segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 ini.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Ade Bardiyanto mengatakan bahwa penilaian tahun ini berbeda dengan penilaian di tahun-tahun sebelumnya. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya hanya melihat ketersediaan standar pelayanan maka pada tahun ini akan dilihat bagaimana kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, standar pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.
"Dengan semakin kompleksnya hal yang dilihat, diamati dan dinilai maka diharapkan hasilnya akan benar-benar menggambarkan pelayanan publik dari penyelenggara layanan yang menjadi objek penilaian," ucap Ade.
Sebagai informasi, bahwa pada tahun 2021 yang lalu, lima pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Bengkulu sudah mencapai zona hijau dan enam pemerintah daerah lainnya masih berada di zona kuning.
Turut hadir sebagai narasumber dari eksternal yaitu Kepala Prodi Administrasi Publik Fakultas FISIP Universitas Bengkulu, Suratman.
