• - +

Kabar Perwakilan

Jelang Karantina Wilayah di Batam, Ombudsman Kepri Pantau Gudang Bulog
PERWAKILAN: KEPULAUAN RIAU • Senin, 06/04/2020 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari dalam sidak ke Gudang Bulog Batam. (Foto: ist/Batamnews)

SHARE

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan inpeksi ini dilakukan untuk mengecek ketersediaan bahan pangan terkait dengan rencana Pemerintah Kota Batam akan menerapkan status Karantina Wilayah di kota Batam.

Ia memaparkan, UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 8 menyatakan bahwa "Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina".

"Kami ingin memastikan kekuatan pangan sebagai syarat sebelum diberlakukannya karantina wilayah di Batam, jangan sampai menimbulkan persoalan nanti ," ujar Lagat.

Kepala Gudang Bulog, Amrin Harahap menjelaskan, ketersediaan logistik pangan yang ada, terdapat stok beras sebanyak 1.600 ton dan sedang bongkat muat dipelabuhan Batu Ampar sebanyak 2.000 ton.

"Semuanya adalah beras dengan kualitas sedang dan premium," ungkapnya.

Amrin menambahkan bahwa pasokan beras akan bertambah sebanyak 2.000 ton yang dalam proses pengiriman dari Jakarta.

"Sehingga nantinya jumlah stok di gudang mencapai 4.100 ton, yang dipastikan mampu mencukupi kebutuhan kota Batam dalam jangka 6 bulan kedepan," tuturnya.

Pangan lain yang tersedia adalah minyak goreng kemasan sebanyak 6 ton dan daging kerbau kemasan dari India sebanyak 6 ton. Sedangkan ketersediaan gula pasir diakuinya sudah tidak ada lagi pasokan dari Jakarta sejak akhir tahun lalu.

Sementara itu, Lagat Siadari berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir dan panik menghadapi rencana penerapan karantina wilayah.

"Tidak perlu aksi memborong bahan-bahan pangan untuk distok dirumah karena jumlah stoknya dijamin Bulog. Jangan percaya dengan informasi yang tidak jelas sehingga menimbulkan kepanikan memborong pangan akan mengakibatkan harga-harga naik dan akan merugikan masyarakat," ujarnya.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...