Jaring Aspirasi, Ombudsman Kaltim Temui Nelayan di Bontang
BONTANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Ombudsman On the Spot dan identifikasi permasalahan layanan publik di sektor kelautan dan perikanan di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada hari Senin (29/4/2024). Bertempat di Tempat Pelelangan Ikan Tanjung Limau Kota Bontang, kegiatan ini dilakukan untuk menjaring aspirasi dari kelompok nelayanan secara langsung terkait pelayanan publik yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga melihat potensi permasalahan serta jumlah nelayan dengan kapasitas hasil produksi nelayan yang cukup signifikan.
Ombudsman OTS dihadiri kurang lebih oleh 30 orang nelayan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI) serta petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Keasistenan Pencegahan dan Verifikasi Laporan (PVL) Perwakilan Ombudsman Kaltim, Frederikus Denny menyampaikan bahwa kegiatanan ini sebagai salah satu fungsi pengawasan pelayanan publik. Kegiatan ini dapat memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aduan sekaligus menanyakan peran dan fungsi Ombudsman.
"Selain itu, kegiatan ini untuk mendeteksi potensi maladministrasi dalam proses perijinan kapal tangkap pasca kebijakan PIT (Penangkapan Ikan Terukur," ujarnya.
Hasilnya, ditemukan bahwa permasalahan yang cukup banyak diadukan oleh nelayan adalah proses administrasi yang dianggap berbelit belit, terutama pada layanan administrasi Surat layak operasi kapal dan surat ijin persetujuan berlayar serta kurangnya penyuluhan terkait pernggunaan aplikasi E-PIT.
"Dengan adanya laporan masyarakat terkait potensi maladministrasi di sektor perizinan diharapkan penyelenggara layanan dapat melakukan perbaikan layanan publik dan masyarakat lebih berani untuk melapor juka mengalami suatu tindakan maladministrasi," tutup Frederikus Denny.
