Jaga Layanan Publik di Perbatasan, Ombudsman Kaltim Jalin Kolaborasi dengan TNI
BALIKPAPAN - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur, Mulyadin, melakukan kunjungan ke Komando Militer VI/Mulawarman dan diterima langsung oleh Panglima Kodam, Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha di kantor Kodam VI/Mulawarman, Balikpapan pada Rabu (30/7/25).
Dalam kesempatan tersebut, Mulyadin menjelaskan peran Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk TNI, untuk mengawasi sektor-sektor krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Sektor yang kami anggap penting yang menyangkut layanan publik adalah rekrutmen prajurit TNI dan keamanan perbatasan," ujar Mulyadin. Ia menambahkan bahwa kedua sektor ini beririsan dengan tugas pokok TNI dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga TNI merupakan mitra strategis Ombudsman sesuai dengan undang-undang.
Mulyadin secara khusus menyoroti rekrutmen TNI sebagai salah satu jenis layanan publik karena melibatkan masyarakat yang ingin mengikuti seleksi penerimaan. "Tentu harus diawasi proses penerimaannya apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang berlaku," tegasnya.
Terkait keamanan perbatasan, Mulyadin menjelaskan bahwa Ombudsman RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menjalin kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan tersebut. Mengingat TNI merupakan anggota BNPP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, sinergi dengan Kodam VI/Mulawarman menjadi sangat relevan.
"Oleh karena itu, kita perlu bersinergi dan bekerja sama untuk membahas di sektor pelayanan publik di perbatasan, terutama di Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki akses sulit," kata Mulyadin. Ia menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah perbatasan terpenuhi agar tidak sampai bergantung pada negara tetangga.
Menanggapi kunjungan ini, Pangdam VI/Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha, menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia mengakui bahwa kunjungan Ombudsman Kaltim ini adalah yang pertama kali dalam sejarah Kodam VI/Mulawarman.
"Seperti yang disampaikan oleh Pak Kaper, perbatasan memang jadi concern kami, karena luas perbatasan yang masuk wilayah Kodam Militer VI/Mulawarman itu sampai 1.038 km dan hanya dijaga oleh 700 personil," ungkap Rudy. Ia juga tidak menampik bahwa masih banyak masyarakat di perbatasan yang bergantung pada negara tetangga, sehingga kolaborasi dengan Ombudsman dan BNPP sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.
Mengenai seleksi rekrutmen prajurit TNI, Rudy menegaskan komitmen Kodam untuk terus berupaya agar proses seleksi transparan dan sistem penerimaan terus ditingkatkan dengan digitalisasi. "Kami sangat senang jika Ombudsman ikut mengawasi proses seleksi, agar sebagai bahan evaluasi untuk proses seleksi yang lebih baik lagi ke depannya," ujarnya.
Sebagai penutup, Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha menyatakan kesiapan Kodam VI/Mulawarman untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Ombudsman Kaltim di masa mendatang. "Kami juga butuh masukan dari Ombudsman Kaltim," pungkasnya.
