• - +

Kabar Perwakilan

Hearing Tarif Tagihan Listrik PLN dan FKKRT Tarakan, Ombudsman Kaltara Kerap Terima Keluhan Warga
PERWAKILAN: KALIMANTAN UTARA • Rabu, 17/06/2020 •
 
Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Kaltara, Bakuh Dwi Tanjung mengatakan, Ombudsman kerap menerima keluhan warga terkait tarif listrik.

SHARE

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN- Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) turut hadir di rapat dengar pendapat (hearing) Forum Komunikasi Ketua Rukun Tangga (FKKRT) Tarakan bersama PLN terkait tarif tagihan listrik yang membukit.

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Kaltara, Bakuh Dwi Tanjung mengatakan bahwa di masa pandemi Virusu Corona ( covid-19 ), Ombudsman sendiri membuka pengaduan online bagi masyarakat terdampak, di mana PLN juga salah satu instansi jika ada masyarakat yang mengeluhkan.

Ia menambahkan pada awal bulan Mei, secara nasional di Posko covid-19 nasional juga mengalami lonjakan laporan masyarakat terkait peningkatan tarif tagihan PLN yang naik.

Ternyata, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim pusat pada saat itu, ternyata ada mekanisir perhitungan tukang catat meteran yang pasca bayar itu pada bulan Maret tidak diperbolehkan turun ke lapangan, sehingga dalam pencatatannya menggunakan metode rata-rata.

"Jadi dari bulan 12 sampai bulan 2, berapa KwH meter yang digunakan itu dirata-ratakan. Itulah yang digunakan sebagai patokan untuk membayar di bulan 3.

Nah pada bulan 4 nya ternyata pada saat dihitung, ternyata pada tagihannya melebihi dari rata-rata tadi. Itukan baru estimasi. Nah itu dibagikan pada kekurangan yang di bulan 3 tadi ditagihkan di bulan 4," ujar dia, Rabu (17/6/2020).

Dia menambahkan, aktivitas dari masyarakat yang work from home, sehingga otomatis penggunaan listrik di rumah jadi meningkat.

"Memang sih ada black point nya di sini, ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tim pencatat meterannya tidak turun ke lapangan.

Pada saat bulan 3 juga kita banyakan di rumah, jadi pada saat di bulan 4 ya tagihannya membengkak," ungkapnya.

Ia menyatakan, pada dasarnya secara nasional, tidak ada peningkatan tarif tagihan listrik, hanya saja ada peningkatan penggunaan listrik di rumah.

"Nah untuk case yang ini, kita hanya ingin menyarankan kepada PLN secara nasional itu, ada saran kita kepada PLN itu agar masalah ini diselesaikan case by case.

Jadi setiap orang kan masalahnya beda-beda ni. Jadi dari pusat itu ya case by case," tuturnya.

Dalam pembahasan tersebut, ia menyampaikan bahwa PLN cabang Tarakan bisa mengakomodir masalah ini dan akan ditindaklanjuti.

"Jika memang ada kekeliruan perhitungan, nanti duitnya dikembalikan. Tadi udah komitmen kok sama pak parje," tuturnya.

Khusus Kaltara sendiri, belum ada laporan terkait kenaikan tarif tagihan listrik sehingga belum ada laporan secara resmi di Ombudsman Kaltara.

"Karena kita kihat di PLN ada tindak lanjutnya, ada komitmen seperti ini, jadi kita awasi saja tapi tidak menjadi laporan ke kami karena kami hanya mengawasi sejauh mana nanti tindak lanjutnya.

Kalau misal dalam hal ini pelapor atau pelanggan kurang puas, ya bisa ke Ombusman," tuturnya. (*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Hearing Tarif Tagihan Listrik PLN dan FKKRT Tarakan, Ombudsman Kaltara Kerap Terima Keluhan Warga, https://kaltim.tribunnews.com/2020/06/17/hearing-tarif-tagihan-listrik-pln-dan-fkkrt-tarakan-ombudsman-kaltara-kerap-terima-keluhan-warga?page=all.

Penulis: Risnawati

Editor: Rahmad Taufiq





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...