Hadiri FGD IDI, Ombudsman Papua Barat ajak Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Demokrasi di Papua Barat
MANOKWARI - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana beserta Keasistenan Pencegahan Maladministrasi hadir dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang diselanggarakan oleh Badan Pusat Statistik bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Kepolisian Daerah Papua Barat, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakann di Ruang Merah Putih Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat pada Rabu (11/06/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemetaan kondisi demokrasi di Papua Barat melalui pengumpulan data kualitatif yang mencakup aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil.
Kehadiran Ombudsman Papua Barat dalam FGD tersebut menunjukan komitmen lembaga yang bersifat akuntabel. Selain memberikan masukan dalam penyusunan IDI, Ombudsman Papua Barat juga memaparkan sejumlah temuan lapangan terkait pelayanan publik yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat dalam sistem demokrasi.
"Dengan keterlibatan aktif dalam FGD ini, kami berharap dapat memperkuat sinergitas antara lembaga untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Papua Barat, khususnya dari aspek pelayanan publik dan perlindungan hak warga negara khususnya warga di Papua Barat", ujar Atkana.
Hasil dari FGD ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan IDI Provinsi Papua Barat dalam tahun yang berjalan, dan selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan pembangunan politik demokrasi di daerah khususnya Provinsi Papua Barat. (FZF/ORI-Papbar)
