Gerakan Sultra Merdeka Laporkan Perusahaan Tambang Morosi ke Ombudsman Sultra
Faktual.Net, Kendari, Sultra. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara (Kaper ORI Sultra) Mastri Susilo, S.Pd., Kepala Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) Aan Andrian, SH dan Asisten PVL Frederick Leanardi D., S.Kel., menerima Gerakan Sultra Merdeka (GSM) di kantor ORI Sultra pada Rabu, 7/7/2021. Kedatangan GSM bertujuan untuk menyampaikan beberapa persoalan terkait aktivitas tambang illegal di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Aktivitas pertambangan secara illegal yang dilaporkan antara lain aktivitas pengangkutan material tanah timbunan oleh CV. Tanggobu Jaya yang kemudian dikirim menggunakan kendaraan besar ke PT. Obsidian Stainless Steel (OSS). Berdasarkan informasi dari GSM, CV.Tanggobu Jaya sampai saat ini belum memiliki izin produksi dan hanya memiliki izin eksplorasi saja. Selain itu, lokasi produksi diduga merupakan lahan kawasan hutan yang belum juga memiliki izin pemanfaatan atau IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
Pihak GSM juga mengatakan bahwa lahan-lahan produksi CV. Tanggobu jaya diduga lahan-lahan yang sedang dalam perkara hukum yang sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.
Atas aksi dari GSM, pihak ORI Sultra melalui Kapernya mengatakan bahwa secara kelembagaan pihaknya mengapresiasi atas laporan GSM dan pihaknya mendorong para pihak agar melakukan pengawasan sektor pertambangan berdasarkan regulasinya.
"Jadi, pada prinsipnya kami mengatensi masalah ini, kami mendorong kepada para pihak yang memiliki tugas atau kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, jika pihak pelayanan publik tersebut tidak menjalankan atas laporan adik-adik selanjutnya bisa dilaporkan ke Ombudsman untuk dilakukan pemeriksaan," ucap Mastri Susilo.
