Gagas Pencanangan Zona Integritas, Pemkab Hulu Sungai Utara Kunjungi Ombudsman RI Kalsel
Banjarmasin-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara Fahrudin, Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara Syahriadi dan rombongan, Kamis (11/01/2024). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Benny Sanjaya, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Maulana Achmadi dan para Asisten Ombudsman RI.
Pada kegiatan tersebut, Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara Fahrudin menyampaikan maksud kedatangannya beserta rombongan adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kelembagaan dalam upaya Inspektorat dan Bagian Organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. "Kami berharap Ombudsman dapat memberikan catatan kepada kami terkait pelayanan publik di Kabuapten Hulu Sungai Utara, agar dapat menjadi perhatian kami untuk perbaikan pelayanan publik kedepan," ungkap Fahrudin.
Fahrudin juga menyampaikan keinginan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan peningkatan pelayanan publik di tingkat kecamatan. "Mengingat adanya pelimpahan kewenangan ke tingkat kecamatan, sehingga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan," sambungnya.
Syahriadi Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda Hulu Sungai Utara juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berharap agar Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendampingi dalam pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum bisa mengusulkan satuan kerjanya untuk meraih Zona Integritas, karena belum melakukan pencangan Zona Integritas, yang rencananya akan dilakukan saat HUT Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
Hadi Rahman Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, menyambut baik apa yang menjadi harapan dan keinginan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hadi Rahman juga pada kesempatan tersebut, menyampaikan beberapa catatan terkait pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Diantaranya adalah respon Pemkab Hulu Sungai Utara, terutama satuan kerja yang dikeluhkan publik di Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, masih rendah. "Kami berharap respon Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara semakin ditingkatkan dalam merespon keluhan pelayanan publik melalui kanal SP4N Lapor," tuturnya.
Hadi Rahman juga menyampaikan bahwa pihaknya siap melakukan pendampingan untuk peningkatan pelayanan publik tingkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. "Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Ombudsman RI untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.
Perihal Pencanangan Zona Integritas yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024, menurut Hadi Rahman momentum yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mengingat hasil penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, meningkat dari Zona Kuning kepatuhan kualitas sedang ke Zona Hijau Kepatuhan Kualitas Tinggi.
