• - +

Kabar Perwakilan

Feed Back Pajak Penerangan Jalan yang Ditarik Dari Masyarakat Dipertanyakan
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Rabu, 07/10/2020 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat, Musa Y. Sombuk (Dok. OmbudsmanPB)

SHARE

Manokwari, TP - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua Barat, menyoroti lampu penerangan jalan di dalam kota Manokwari yang tidak sepenuhnya menyala. Padahal, setiap warga di Manokwari telah dikenakan wajib membayar pajak penerangan jalan (PPJ).

Kepala ORI Provinsi Papua Barat, Musa Y. Sombuk menjelaskan, setiap warga masyarakat di Manokwari, telah dikenakan kewajiban membayar pajak penerangan jalan (PPJ), yang sudah ter-include (terbayarkan) setiap membayar tagihan listrik ke PLN.

"PPJ ini ditagih oleh pemerintah setiap kita bayar rekening listrik sudah dipungut, feed back kepada masyarakat harus lampu jalan menyala, tapi ini ada yang tidak menyala," kata Sombuk kepada Tabura Pos di kantornya, Senin (5/10).

Sombuk mengaku, telah melakukan pemantauan disejumlah jalan didalam kota Manokwari dan ada lampu yang tidak menyala, seperti di daerah Jl. Merdeka.

"Itu uangnya kemana, ini yang harus ditelusuri feed back dari pemungutan PPJ ini seperti apa, karena ini sesuai fakta malam hari," terang Sombuk.

Sombuk menambahkan, atas penarikan PPJ, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, melalui dinas teknisnya harus bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan PLN.

"Ada tanggung jawab pemerintah yang sepenuhnya tidak dilaksanakan, karena pajak sudah ditarik dari masyarakat, tapi lampu penerangan jalan tidak maksimal, padahal setiap bulan ditarik," pungkas Sombuk. [SDR-R4]


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...