Dukung Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Keuangan, Ombudsman Kalbar Hadiri Pembukaan BIK 2026
PONTIANAK - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menghadiri pembukaan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Gaia Bumi Raya City, Jumat (30/10/2026). Kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat, Tariyah, menjadi bagian dari dukungan terhadap upaya perluasan akses keuangan sekaligus mendorong penyelenggaraan pelayanan jasa keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, turut hadir dalam kegiatan yang mengusung tema "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera". Ombudsman Kalbar mengapresiasi penyelenggaraan BIK sebagai salah satu upaya memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Tariyah menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan. "Perluasan akses keuangan tidak hanya berorientasi pada semakin banyaknya masyarakat yang dapat menggunakan layanan keuangan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses, tetapi juga kepastian informasi, kejelasan prosedur, serta perlindungan terhadap hak-haknya sebagai pengguna layanan," ujar Tariyah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, mengungkapkan bahwa indeks literasi keuangan Kalimantan Barat pada 2026 mencapai 70,61 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan menyentuh 92,72 persen. "Meski menunjukkan capaian tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan, pemerataan akses layanan keuangan di wilayah pedesaan, serta peningkatan literasi keuangan syariah," ungkapnya.
Melalui momentum BIK 2026, Ombudsman Kalbar mendorong regulator dan penyelenggara jasa keuangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memastikan kejelasan informasi, kepastian biaya, prosedur yang mudah dipahami, serta mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau. Sinergi seluruh pihak diharapkan tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (ORI-KALBAR)