Dorong Perjanjian Kerja Sama, Ombudsman Papua Barat Kunjungi Polbangtan Manokwari
Manokwari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan ke Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari pada Selasa (04/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terjalinnya perjanjian kerja sama antara Ombudsman dan Polbangtan Manokwari.
Pertemuan berlangsung di Kampus Polbangtan Manokwari dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, yang didampingi oleh Asisten Pencegahan Maladministrasi. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Direktur III Polbangtan Manokwari, Latarus Fangohoi, beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan menjadi landasan kolaborasi antara Ombudsman Papua Barat dan Polbangtan Manokwari. Fokus kerja sama ini adalah mendorong peran aktif mahasiswa sebagai agen dan mitra dalam pengawasan pelayanan publik, baik di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menjelaskan bahwa pelibatan mahasiswa merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kualitas pelayanan publik sejak dini.
"Mahasiswa memiliki potensi besar sebagai bagian dari masyarakat akademik yang kritis dan berintegritas. Melalui kerja sama ini, kami berharap mereka dapat menjadi mitra aktif Ombudsman dalam mengawasi, melaporkan, dan memberikan masukan terhadap pelayanan publik di berbagai sektor," ujar Amus.
Sementara itu, Latarus Fangohoi menyambut baik inisiatif Ombudsman Papua Barat. Ia menuturkan bahwa kerja sama ini sejalan dengan upaya Polbangtan untuk membentuk karakter mahasiswa yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan.
"Kami mendukung penuh sinergi ini. Diharapkan ke depan mahasiswa Polbangtan dapat berkontribusi nyata dalam mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih baik, khususnya di wilayah Papua Barat," ungkap Latarus.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepahaman awal untuk menindaklanjuti pembahasan kerja sama melalui penyusunan dokumen PKS serta pelaksanaan kegiatan bersama, seperti sosialisasi, kuliah umum, dan program magang pengawasan pelayanan publik.
Langkah ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam memperkuat jejaring pengawasan pelayanan publik melalui kolaborasi antara Ombudsman dan lembaga pendidikan tinggi di Papua Barat. (EK/ORI-PB)
