• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Dorong peningkatan kualitas pelayanan, Perwakilan Ombudsman Papua Barat kunjungi PLN UP3 Manokwari
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Rabu, 19/02/2025 •
 
Foto bersama Perwakilan Ombudsman RI Prov. Papua Barat dan PT. PLN UP3 Manokwari. dokorihumaspb

MANOKWARI - Dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat berkoordinasi dengan PT. Perusahan Listrik Negara (PLN) (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manokwari dalam rangka pencegahan potensi maladministrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan kelistrikan di wilayah Manokwari. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada Rabu, (19/02/2024).

Amus Atkana selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa koordinasi dengan PLN merupakan bagian dari strategi pengawasan dan pencegahan potensi maladministrasi guna mendorong upaya peningkatan pelayanan untuk masyarakat Manokwari.

''Ombudsman tidak hanya berperan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, tetapi juga melakukan upaya pencegahan untuk mendorong upaya peningkatan pelayanan publik menjadi lebih baik. Dan saat ini, Ombudsman melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mendorong pelayanan kelistrikan berjalan dengan baik'' ujar Atkana dalam pertemuan dengan Manager PLN UP3 Manokwari, Fredrik M. Noriwari.

Dalam kesempatan yang sama, Noriwari menyambut baik peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan PLN. Ia menyampaikan bahwa PLN terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik semakin menjadi lebih baik, merespon cepat pengaduan pelanggan, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital melalui aplikasi PLNMobile.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan maladministrasi, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat mendorong PLN untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada pelanggan PLN. Atkana berharap sinergi ini dapat terus berlanjut sehingga pelayanan listrik di Manokwari semakin berkualitas, transparan dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang baik. (RW)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...