Diskusi Publik Kebijakan Pengelolaan Program Pupuk Bersubsidi
Banjarmasin-Ombudsman RI Kalimantan Selatan adakan diskusi publik dengan tema "Aplikasi IPubers : Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi" pada Kamis, (13/07/2023) di ruang Aula Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (ULM). Kegiatan diskusi tersebut bertujuan mendapatkan masukan dan saran perbaikan terkait tata kelola pupuk bersubsidi dari parastake holder terkait.
Setelah diawali dengan sambutan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Humas ULM, Ir. Yusuf Azis. Kegiatan diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika sebagaiKeynote Speaker.
Disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh negara, melingkupi pelayanan terhadap barang, jasa, dan administrasi. Terkait pengelolaan terhadap pupuk bersubsidi merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dalam bentuk barang publik, maka Ombudsman RI mempunyai kewenangan untuk melaksakan pengawasan. "Terdapat beberapa potensi permasalahan pengelolaan pupuk bersubsidi yang kami soroti, diantaranya melingkupi belum jelasnya tujuan dari distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, kemudian kriteria bagi petani yang memenuhi dan berhak sebagai penerima program pupuk bersubsidi, serta transformasi terhadap mekanisme pendataan dan pengawasan terhadap distribusi program pupuk bersubsidi, saya berharap diskusi kita kali ini membawa sumbangsih gagasan, terhadap perbaikan kebijakan pengelolaan pupuk bersubsidi," kata Yeka Hendra Fatika.
Diskusi kemudian dibuka dan dimoderatori oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, dimulai dengan paparan narasumber Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky, yang menjelaskan terkait skema subsidi pupuk saat ini, opsional perubahan skema menjadi bantuan langsung pupuk, dan tujuan integrasi sistem penebusan pupuk guna menjamin penyaluran tepat sasaran. Kemudian dilanjutkan dengan paparan narasumber Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian RI, Tommy Nugraha, memberikan gambaran terkait dengan mitigasi dan solusi terkait potensi permasalahan penerapan aplikasi IPubers dalam penebusan pupuk bersubsidi.
Kemudian paparan disambung dengan narasumber dari Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ismariny yang menyampaikan implementasi arahan Presiden RI yang telah dilaksanakan pihak pemangku bebijakan, terkait ketersediaan dan stabilitas harga pupuk, tujuan dan target penerima sasaran, skema dan integrasi aplikasi program bantuan subsidi pupuk. Terakhir ditutup dengan paparan dari narasumber Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat, Bambang Joko Priatmadi yang menjelaskan pandangan kebijakan pupuk bersubsidi dari sisi akademisi, dan antisipasi potensi maladministrasi dalam pelayanan publik program pupuk bersubsidi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara para narasumber dengan peserta, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring. Beberapa kesimpulan hasil diskusi, kemudian dirangkum sebagai bahan telaah guna perbaikan tata kelola program pupuk bersubsidi.
