• - +

Kabar Perwakilan

Disentil, Sekolah di Padang serahkan Ijazah siswa
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Kamis, 20/02/2020 •
 

SHARE

Padang - Ijazah dua pelajar SMKN 8 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akhirnya diterima pihak sekolah. Sebelumnya, ijazah dua siswa yang dikeluarkan karena belum membayar uang sekolah.

Ijazah siswa yang paling tinggi hampir enam bulan. Padahal, orang tua sudah datang ke sekolah, surat keterangan tidak bisa disampaikan juga sudah disampaikan.

Kabar ini mencuat setelah  Ombudsman  Perwakilan Sumbar menerima laporan tersebut. Alhasil, Rabu, 19 Februari 2020, pihak sekolah disaksikan Ombudsman menerima ijazah yang berhasil diambil itu.

"Pertemuan itu merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat. Menurut kepala  sekolah  dan pengurus, masalah ini hanya miskomunikasi dan syarat lain yang belum dilengkapi pelapor untuk menerima ijazah," kata asisten Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi.

Meski demikian, kata Adel, pihaknya tetap menyimak sikap pihak sekolah yang tidak menjelaskan detail miskomunikasi yang mengatur dan persyaratan yang tidak melengkapi itu seperti apa.

"Ijazah siswa yang tertahan hampir enam bulan. Padahal, orang tua sudah datang ke sekolah, surat keterangan tidak mampu juga diterima. Kuat dugaan kami, siapkan memberikan persetujuan, hanya perlu yang belum dilunasi," katanya.

Sebelumnya, doa sekolah diduga Menahan ijazah Siswa Yang Belum membayar  Uang  Komite dilaporkan Ke Ombudsman Sumbar. Masing-masing, SMA Negeri 1 Lubuk Basung di Kabupaten Agam dan SMK Negeri 8 Padang.

Hal tersebut dibenarkan asisten Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi. Dari hari Selasa, 4 Februari hingga Selasa, 18 Februari 2020. Dua laporan diterima dari SMK Negeri 8 Padang dan satu laporan dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung.

"Besarnya uang sumbangan berbeda-beda. SMA 1 Lubuk Basung sebesar Rp 1,4 juta dan SMK 8 Padang sebesar Rp 2,8 juta," katanya, Selasa 18 Februari 2020.

Menurut Adel, laporan yang masuk dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung sudah masuk verifikasi. Sementara dua laporan dari SMK Negeri 8 Padang masih diterima setelah itikad baik dari pihak sekolah untuk menerima ijazah siswa yang tertahan.

Meski demikian, pihaknya tetap mempertanyakan terkait penahanan ijazah karena melibatkan uang dewan.

"Kami mempertanyakan bentuk uang yang disetujui atau pungutan. Jika berkontribusi sifat partisipatif, sementara jika pungutan, itu bukan kompetensi pihak sekolah," katanya.

Terpisah, Ketua Komite SMKN 8 Padang Rika Medi membantah penahanan ijazah yang menerima siswa karena belum membayar uang panitia.

"Itu tidak benar, kami malah memberikan subsidi kepada orang tua yang tidak mampu membayar uang para siswa. Tercatat lebih kurang 450 dari 1.300 pelajar kami subsidi, bahkan ada yang digratiskan," katanya.

Menurut Rika Medi, jumlah uang yang dihitung dalam rapat partai dengan wali murid. Para orang tua siswa membayar uang pengaturan Rp 150 ribu per bulannya.

Dia juga meminta telah menyelesaikan masalah terkait uang yang membantu orang tua siswa yang komplain.

"Saya baru mediasikan minggu lalu antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid, sudah kami jelaskan bagaimana prosedurnya," katanya. []


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...