Kabar Perwakilan

foto by sopian

Banjarmasin - Pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik sangat penting untuk dilakukan. Mengingat dalam menyusun standar pelayanan, harus memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Karena merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hal tersebut, disampaikan oleh Sopian Hadi, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat mengkuti kegiatan Public Hearing  Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Pelayanan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin di Aula Disdukcapil, Rabu (29/06/2022).

"Standar pelayanan yang telah disusun, harus dipublikasikan secara luas. Termasuk menggunakan pemanfaatan website. Oleh karena itu, kami menyarankan agar standar pelayanan tadi, juga dipublikasikan melalui Website Disdukcapil, termasuk pengelola pengaduannya. Website juga harus selalu diupdate," saran Sopian.

Menurut  Sopian, hal yang tidak kalah penting adalah sikap dari petugas pelayanan. Petugas pelayanan, harus memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, karena sikap petugas layanan.

Yusna Irawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, menyampaikan bahwa Disdukcapil Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Inovasi itu terus dilakukan dan ditingkatkan.

"Oleh karena itu, kami selalu terbuka terhadap saran dan masukan dari berbagai stakeholder," terang Yusna.

Publc Hearing tersebut juga dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan, diantaranya perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Disablitas Indonesia Banjarmasin, Perbankan, Para Lurah, Camat serta SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Diakhir kegiatan, dilakukan penandatangan bersama Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan. (PC)