• - +

Kabar Perwakilan

Dilaporkan ke Ombudsman RI, ini bantahan Ketua DPRD Tambrauw
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Jum'at, 16/08/2019 •
 
Kantor Ombudsman RI perwakilan Papua Barat, di Manokwari. Persoalan pergantian kepala kampung di Tambrauw telah dikonsultasikan ke Ombudsman (Jubi/Hans Arnold Kapisa).

SHARE

Manokwari,Jubi  - Sejumlah kepala kampung di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, keberatan dengan proses pergantian jabatan, karena tidak melalui mekanisme pemilihan melainkan penunjukan langsung. JLR dan AB, dua mantan kepala kampung mengaku ada kejanggalan dari proses penunjukan kepala kampung yang baru. 

JLR bekas kepala Kampung di Distrik Wau mengatakan, pergantian kepala Kampung di Tambrauw termasuk dirinya, tidak berdasarkan mekanisme pemilihan. Dia menduga, oknum yang menggantinya ditunjuk langsung oleh penguasa di DPRD Kabupaten Tambrauw karena ada muatan politik.

"Tahun 2017, oknum pejabat di Kabupaten Tambrauw sudah persiapkan orang-orangnya yang akan ditunjuk sebagai kepala kampung. Dengan catatan, bisa bantu menangkan oknum itu pada Pemilu legislatif 2019," ujar JLR, kepada Jubi di Manokwari, Selasa (13/8/2019).

Proses penggantian kepala kampung ini juga berdampak pada warga. Menurut JLR, muncul konik dan situasi kampung menjadi tak harmonis akibat adanya proses yang tak demokratis ini. Ironisnya lagi, program yang menggunakan dana desa sama sekali tidak terlaksana pasca pergantian kepala kampung.

"Dana desa tidak tahu bagaimana penggunaanya. Karena sejak kami diganti, tidak ada program dan kegiatan selama tahun 2018 hingga tahun 2019. Sementara anggaran tersebut sudah direalisasikan oleh para kepala kampung baru versi penunjukan langsung," bebernya.

Hal yang sama disampaikan AB bekas kepala Kampung di Distrik Abun, Kabupaten Tambrauw. Ia membenarkan bahwa penunjukan langsung sudah dilakukan lebih dulu sejak tahun 2017 oleh oknum pejabat di DPRD Kabupaten Tambrauw.

Dia mengatakan, setelah adanya perintah penunjukan langsung oleh oknum penguasa di DPRD Tambrauw, belakangan barulah dikeluarkan edaran resmi dari Bupati Tambrauw. "Saya sendiri terima edaran Bupati pada tanggal 23 April 2018, isi edarannya tentang pergantian kepala kampung," ujar AB.

Dijelaskan AB, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (BPM-K) Kabupaten Tambrauw, Edaran Bupati tersebut diteruskan ke seluruh distrik se Kabupaten Tambrauw untuk memfasilitasi proses pemilihan kepala Kampung sesuai aturan yang berlaku.

Namun kata dia, saat petugas Distrik mendatangi kampungnya, pemilihan tidak bisa dilakukan, karena kepala kampung pengganti dirinya sudah ada melalui penunjukan langsung. "Akhirnya, pemilihan tidak dilakukan, karena kepala kampung yang ditunjuk sudah ada," katanya.

Ombudsman RI terima laporan Untuk memastikan berjalannya pelayanan publik yang bersih dan bebas maladministrasi hingga penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada penyalahgunaan keuangan, dua mantan kepala kampung tersebut bertekad mengadukan persoalan yang dialami ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Papua Barat, di Manokwari. 

Diapun telah mendengar laporan lisan setelah bekas kepala kampung menceritakan kronologis secara lengkap.

"Kami sudah terima informasi dari mereka (bekas kepala kampung), tapi masih sebatas konsultasi. Ada dua persoalan yang diadukan, yaitu terkait pergantian kepala kampung tanpa pemilihan, dan implikasinya terhadap urusan kampung dalam hal realisasi dana desa," ujarnya.

Bantahan Ketua DPRD Tambrauw Di tempat terpisah, Ketua DPRD Tambrauw, Cosmos Baru, menepis segala tudingan tentang keterlibatan dirinya dalam proses pemecatan dan pergantian kepala kampung di Tambrauw melalui penunjukan langsung.

"Apa bisa dibuktikan? Apa saya ada keluarkan surat pemecatan atau pemberhentian kepala kampung? Itu tidak mungkin karena bukan bagian dari tugas kami di DPR," ujarnya kepada Jubi di Manokwari.

Cosmos mengatakan bahwa ada dugaan konspirasi politik di dalam internal partai pengusungnya untuk berebut posisi pimpinan DPRD Tambrauw. Namun bagi dia, itu merupakan dinamika politik yang tidak perlu ditanggapi.

"Saya tidak perlu ngomong, karena yang punya kewenangan adalah Bupati," ujarnya. Disinggung soal pengaduan ke Ombudsman RI oleh bekas kepala kampung, Dia mengaku bahwa itu hal biasa, asal bisa dibuktikan. "Silahkan saja lapor, tapi apakah ada bukti?," ujarnya. 

sumber : www.jubi.co.id/dilaporkan-ke-ombudsman-ri-ini-bantahan-ketua-dprd-tambrauw/ 





Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...