Deklarasi Janji Kinerja 2021, Kejati dan Ombudsman Optimis Kanwil Kemenkumham Sulsel Raih WBBM
Makassar - Sebagai langkah awal menuju pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto beserta seluruh jajaran menyelenggarakan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, hari ini Selasa (9/2/2021).
Kegiatan ini merupakan komitmen Kanwil Kemenkumham Sulsel untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan terhadap sistem birokrasi mewujudkan good governance dan clean governance menuju aparatur negara yang bersih, bebas KKN serta melayani masyarakat secara berintegritas dan akuntabel.
"Momentum ini adalah bentuk komitmen jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam memberikan pengabdian dan loyalitas terbaik kepada bangsa dan negara," buka Kakanwil.
Dalam menjalankan komitmen ini, Kakanwil berharap di Tahun 2021 jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM mengalami kenaikan.
Seperti halnya pada tahun 2020 terdapat 3 satuan kerja yang meraih predikat WBK, antara lain Kanwil, Bapas Watampone, dan Rutan Pangkajene, serta 1 satker yang meraih predikat WBBM yaitu Kanim Kelas I TPI Makassar. Sebelumnya, di tahun 2019 ada beberapa satker yang meraih predikat WBK dari KemenPAN-RB antara lain Lapas Watampone, Rutan Pinrang, Kanim Makassar dan Kanim Pare-pare.
Ketua Perwakilan Ombudsman Subhan dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkumham Sulsel atas pencapaiannya selama ini. ". Saya optimis, Kumham Sulsel akan meraih WBBM di tahun ini," jelas Subhan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Firdaus Dewilmar membagikan pengalaman dan kunci keberhasilan dalam meraih predikat WBBM. "Keberhasilan kami meraih WBBM tak lepas dari dukungan seluruh stakeholder," jelas Firdaus.
Firdaus menambahkan bahwa masa pandemi saat ini merupakan kesempatan pemerintah untuk berubah dan beradaptasi di era New Normal. Diperlukan perubahan terutama dari mindset dan komitmen seluruh jajaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. "Kita perlu menyediakan kemudahan layanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media sebagai salah satu langkah mereformasi birokrasi. Saya yakin, dengan kepemimpinan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel sekarang bisa menciptakan reformasi birokrasi dan meraih WBBM," tambah Firdaus.
Menutup acara, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan pentingnya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik di era New Normal. Berkat kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, 14 Kabupaten/Kota di Sulsel berhasil mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2020 dari Menteri Hukum dan HAM RI. "Ketika menjabat pertama kali, banyak sekali persoalan birokrasi yang terjadi. Perlu adanya desain sistem yang kuat dimana bisa memperbaiki birokrasi meski ada pergantian pimpinan," tutup Andi.
Dalam acara ini pula, Kakanwil dan Kepala UPT di seluruh Kemenkumham Sulsel mengucap janji dan melakukan penandatanganan perjanjian kerja tahun 2021. Turut menandatangani sebagai saksi antara lain Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, perwakilan Kapolda Kombes Pol. Andi Fairan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Dr. Firdaus Dewilmar, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Syahrial Sidik, dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Subhan.
Â
