• - +

Kabar Perwakilan

Datangi Ombudsman Perwakilan Bali, 6 Kepala Daerah Baru Komitmen Perbaiki Kualitas Pelayanan Publik
PERWAKILAN: BALI • Rabu, 10/03/2021 •
 
6 kepala daerah di Bali teken komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sebanyak enam kepala daerah di Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

Mereka adalah Walikota Denpasar, Bupati Badung, Jembrana, Bangli, Tabanan dan Karangasem.

Keenam kepala daerah ini baru saja dilantik sebagai bupati/walikota beberapa waktu lalu.

Mereka kemudian diminta oleh Ombudsman RI Perwakilan Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hal itu dilakukan melalui penandatangan komitmen yang dilakukan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali.

"Yang pertama tentu kita mengapresiasi ya mereka datang sendiri langsung ke Ombudsman menjelaskan apa yang menjadi visi-misi mereka, meskipun dalam situasi terbatas, waktunya juga tidak banyak tapi mereka menyampaikan semua apa yang menjadi konsen mereka lima tahun ke depan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab di kantornya, Rabu 10 Maret 2021.

Berdasarkan penjelasan para bupati/walikota, Umar menilai bahwa ada ketimpangan kualitas pelayanan publik antara satu daerah dengan yang lainnya di Bali.

Menurutnya, Badung dan Denpasar bisa dengan cepat menerapkan inovasi pelayanan publik.

Sementara Jembrana, Bangli dan Karangasem harus menjaga ketertinggalan tersebut.

"Ini saya kira sangat jelas tadi bahwa kita melihat lah ya apa apa yang menjadi ketimpangan antar daerah di Bali.

Oleh karena itu kita berharap semua bupati yang ada salin belajar ya bagaimana mengejar ketertinggalan bagaimana melihat pelayanan publik bagaimana mendorong kemajuan di masing-masing daerah.

"Ini yang menjadi perhatian kita tadi. Tentu kita lihat dari pemaparan tadi," kata Umar.

Umar mengatakan, pihaknya berfokus mengawal kualitas pelayanan publik di setiap kabupaten/kota di Bali, terutama pelayanan publik yang paling mendasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur.

Menurut Umar, kualitas pelayanan publik mendasar ini harus menjadi fokus bagi kepala daerah di Bali.

"Bagaimanapun juga, kalau itu tidak di-direct dalam arti tidak dinaikkan level kualitasnya, tentu akan membuat daerah itu tidak bisa berkembang.

Bagaimana pendidikannya buruk, kesehatannya jelek, infrastrukturnya buruk, bagaimana bisa mendorong kemajuan di situ," tuturnya.

Umar berharap, kepala daerah nantinya bisa fokus ke kualitas pelayanan publik mendasar supaya daerahnya bisa lebih berkembang.

"Ombudsman akan terus menerus meminta mereka untuk konsen di situ.

Dengan demikian akan lebih bergeraklah tingkat kesejahteraan mereka, kalau enggak gitu lebih sulit berkembang," kata Umar.(*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana

Editor: Wema Satya Dinata


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...