Datangi Kantor Pemkab Ogan Komering Ilir, Ombudsman Sumsel Gali Keterangan Dugaan Maladministrasi Karhutla
PALEMBANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada Senin (2/11/2026) untuk meminta keterangan dan informasi terkait tindak lanjut Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) mengenai tata kelola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten OKI merupakan salah satu dari empat lokasi yang dijadikan sampel dalam investigasi tersebut. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, Kepala Pelaksana BPBD OKI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup OKI, perwakilan Dinas Perkebunan OKI, Dinas Kesehatan OKI, Dinas Pendidikan OKI, serta perwakilan Kepolisian Resor OKI.
Adrian menyampaikan, berdasarkan data yang diperoleh, jumlah hotspot sepanjang Januari hingga November 2026 mencapai 42.689 titik, sedangkan jumlah firespot mencapai 1.278 titik. Namun, berdasarkan data per 2 November 2026, jumlah hotspot di Kabupaten OKI tercatat sebanyak 42 titik.
"Meski secara angka jumlahnya relatif sedikit, kondisi Kabupaten OKI yang sekitar 70 persen wilayahnya merupakan lahan gambut tetap harus menjadi perhatian. Kewaspadaan perlu terus ditingkatkan agar kebakaran tidak meluas, termasuk ke lahan-lahan terlantar lainnya," ujar Adrian.
Dalam pertemuan tersebut, Adrian menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Penanganan karhutla juga menyangkut tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik dalam melindungi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta memastikan langkah pencegahan dan penanganan dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
Ombudsman juga menyoroti kondisi alat pengukur Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang pernah diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Kabupaten OKI pada 2017. Alat tersebut digunakan hingga 2020, namun saat ini tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan dan terbengkalai.
"Padahal, alat tersebut sangat penting untuk mengukur Indeks Standar Pencemar Udara secara cepat dan terukur. Hasil pengukuran menjadi salah satu acuan bagi perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dalam mengambil kebijakan terkait dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat di OKI," sesal Adrian.
Selain itu, Ombudsman menilai kesiapsiagaan dalam penanganan karhutla tidak dapat dilakukan hanya ketika kebakaran telah terjadi. Upaya pencegahan dan mitigasi risiko perlu dilakukan sejak dini.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman juga memperoleh informasi bahwa BPBD OKI yang menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan karhutla memiliki anggaran sebesar Rp147 juta pada tahun 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian, mengingat sekitar 70 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan lahan gambut yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran.
Ombudsman RI Sumatera Selatan juga masih mendalami dugaan pengabaian kewajiban hukum oleh Pemerintah Kabupaten OKI sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
Salah satu hal yang didalami adalah pelaksanaan evaluasi terhadap perusahaan perkebunan, termasuk kewajiban penyediaan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa embung atau tempat penampungan air.
"Embung atau tempat penampungan air wajib dibangun satu unit atau lebih untuk setiap luasan 500 hektare kebun dengan total kapasitas paling kurang 800 meter kubik air oleh perusahaan perkebunan. Ini merupakan perintah regulasi yang berlaku dan harus dilaksanakan," tegas Adrian.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kelanjutan bantuan Presiden kepada Pemerintah Kabupaten OKI melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Pemerintah Kabupaten OKI menerima bantuan sebesar Rp20 miliar.
Adrian menyampaikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Bantuan tersebut antara lain digunakan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran darat, pengadaan peralatan dan sarana pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, serta dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan di lapangan.
"Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk penanganan pada tahun 2026. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peralatan yang dibeli juga akan digunakan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bagian dari upaya antisipasi dan penanganan karhutla secara berkelanjutan," tutup Adrian.
Adrian menegaskan bahwa investigasi yang dilakukan Ombudsman merupakan bagian dari upaya untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya maladministrasi akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, serta bukti yang diperoleh selama proses investigasi.
