• - +

Kabar Perwakilan

Dampak Erupsi Merapi Kurang Maksimal Tertangani, Ombudsman Periksa Pihak Terkait
PERWAKILAN: JAWA TENGAH • Jum'at, 29/01/2021 •
 
Tim Asisten Pemeriksa Ombudsman RI Jateng saat memantau jalur evakuasi erupsi merapi di Kabupaten Klaten.

SEMARANG, suaramerdeka.com Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memeriksa sejumlah pihak terkait dalam penanganan dampak erupsi merapi. Hal ini, dalam rangka memastikan seluruh pihak telah bekerja maksimal dalam dampak penanganan erupsi merapi.  

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tanggal 10 November 2020 melalui Surat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor: B/0163/PC.01.04-14/XI/2020 telah mengirimkan surat kepada Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali untuk menginformasikan kesiapsiagaannya terkait erupsi merapi.

Terdapat 4 poin pertanyaan yang ingin dipastikan Siti Farida (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah) dalam surat tersebut, yakni, terkait Jalur evakuasi masyarakat terdampak erupsi Merapi, ketersediaan tempat evakuasi sementara yang meliputi kelayakan huni dan pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak.

Selain itu, juga upaya koordinasi Pemda yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya ditingkat Pemda mengenai jumlah warga terdampak dan informasi ketersediaan tempat evakuasi. Dan yang terakhir, terkait alokasi anggaran.

Menindaklanjuti hal tersebut, Siti Farida telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan, khususnya pada jalur evakuasi erupsi gunung merapi yang rusak di Kabupaten Klaten.

Sebagai bentuk pengawasan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah juga meminta Kepala Desa Sidorejo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten dan jajaran serta Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten dan jajaran.

"Kami telah melakukan pemeriksaan secara langsung guna memastikan seluruh pihak telah bekerja maksimal, karena bagaimana pun juga penanganan terkait erupsi merapi ini membutuhkan upaya serius dan koordinasi yang baik antara Pemda dan instansi teknis." ujar Farida.

Farida menambahkan bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan tersebut masih dalam telaah lanjutan yang berada pada keasistenan pemeriksaan laporan.

"Saat ini, perihal permasalahan penanganan dampak erupsi merapi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah masih melakukan telaah lanjutan. Mengingat, juga terdapat masyarakat yang secara resmi mengadukan hal tersebut. Kami juga telah melayangkan permintaan keterangan secara tertulis kepada Bupati Klaten dan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 14 Januari 2021," tutup Farida


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...