• - +

Kabar Perwakilan

Cegah Potensi Maladminitrasi UN, Ombudsman Gelar Rakor
PERWAKILAN: LAMPUNG • Kamis, 27/02/2020 •
 
Suasana Rapat Kerja di Knator Ombudsman RI Lampung

SHARE

BANDARLAMPUNG- Menindaklanjuti beberapa temuan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dalam 3 tahun terakhir serta poin-poin penting terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan datang, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan penandatanganan komitmen bebas maladministrasi terkait pelaksanaan UN dan PPDB tahun 2020.

Rakor tersebut melibatkan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Kantor Ombudsman, Rabu (26/2).

"Tahun ini kami sengaja mengumpulkan seluruh Kadisdik se-Provinsi Lampung termasuk Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, tujuannya untuk mengetahui persiapan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan Ujian Nasional agar berjalan sesuai ketentuan," tegas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf.

Selain itu, jelasnya, pihaknya juga mengingatkan terkait pelaksanaan PPDB bahwa dengan adanya Permendikbud baru dari sekarang sudah harus dipersiapkan untuk membuat juknis dalam peraturan gubernur ataupun peraturan bupati/walikota.

Menurut Nur Rakhman Yusuf, tujuan diadakannya Rakor ini agar terdapat sepemahaman terkait poin-poin ketentuan terutama mengenai PPDB. Mulai dari jalur pendaftaran, pembagian persentasi masing-masing jalur pendaftaran.

"Kami tadi sudah mendengarkan masing-masing persiapan pelaksanaan UN dan PPDB, sebagai langkah pencegahan awal kami meminta masing-masing pihak membuat help desk (sarana pengaduan), selain itu guna memperoleh gambaran kami akan melakukan monitoring secara acak ke satuan pendidik di berbagai lokasi se Provinsi Lampung," lanjutnya.

Dirinya juga menegaskan, melalui penandatanganan komitmen penyelenggaraan UN dan PPDB yang bebas maladministrasi tersebut, berharap semua pihak dapat memahami ketentuan yang ada dan mengimplementasikan sesuai ketentuan tersebut.
"Dan dapat mencegah potensi maladministrasi sehinga pelaksanaan UN dan PPDB di Provinsi Lampung aman, tertib dan lancar," tandasnya. (Sus/JJ)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...