Cegah Potensi Maladministrasi, Ombudsman Papua Barat Gelar Coaching Maladministrasi di Raja Ampat
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat terus menggencarkan langkah mitigasi dan pencegahan potensi pelanggaran pelayanan publik dengan menggelar inovasi Coaching Maladministrasi bagi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat. Langkah pendampingan proaktif yang diinisiasi oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) ini dilangsungkan secara daring guna memperkuat komitmen aparatur daerah dalam menyelenggarakan layanan yang transparan dan akuntabel, Rabu (11/3/2026).
Membuka agenda pembinaan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menegaskan urgensi pemahaman aparatur terhadap rambu-rambu maladministrasi. Ia mengapresiasi partisipasi jajaran Pemkab Raja Ampat sekaligus mengingatkan bahwa penguasaan materi pencegahan pelanggaran adalah fondasi utama untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.
Dalam sesi teknis pemaparan, Kepala Keasistenan PVL Ombudsman Papua Barat, Yunus Kaipman, membedah secara rinci berbagai bentuk nyata maladministrasi yang masih rawan terjadi di sektor tata kelola pemerintahan daerah. Melalui coaching ini, para peserta dibekali dengan pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi praktis guna mempersempit celah penyimpangan prosedur kerja di instansi masing-masing.
Pendekatan pembinaan ini juga dioptimalkan melalui sesi diskusi interaktif dan tanya jawab. Forum dua arah ini memfasilitasi aparatur daerah untuk mengonsultasikan kendala penyelenggaraan pelayanan publik di lapangan secara langsung kepada narasumber. Melalui giat ini, Ombudsman berharap seluruh perangkat daerah di Raja Ampat dapat menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima.
Merespons pendampingan ketat dari Ombudsman tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Raja Ampat, Ferdinan Watem, menyampaikan apresiasi tertingginya. Menutup rangkaian kegiatan, ia berharap sinergi pengawasan dan pembinaan antara Ombudsman dengan pemerintah daerah ini dapat terus diperkuat demi menghadirkan ekosistem layanan yang berkualitas bagi warga Raja Ampat. (EK/ORI-Papbar)
